Pemerintah Siapkan Sederet Strategi Sukseskan Gelaran ISF 2024

Pemerintah Siapkan Sederet Strategi Sukseskan Gelaran ISF 2024

Oleh : Faruq Arfiansah

Pemerintah memiliki sederet langkah yang sangat strategis untuk menyiapkan gelaran International Sustainability Forum (ISF) 2024 agar berjalan dengan sukses tanpa terjadinya hambatan.

Untuk memastikan International Sustainability Forum (ISF) 2024 mampu berjalan dengan sukses sekaligus memberikan dampak sangat positif bagi upaya keberlanjutan global, pemerintah mempersiapkan berbagai macam langkah strategis sejak jauh hari dan sangat matang.

Karena berlangsungnya ISF 2024 tersebut mampu menjadi ajang diskusi yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan bahkan dari berbagai macam sektor untuk membahas beragam isu seperti mengenai lingkungan, sosial dan ekonomi, yang mana tentunya seluruh isu tersebut merupakan hal krusial bagi keberlanjutan dunia.

Dalam rangka mendukung penuh kelancaran dan kesuksesan forum internasional yang membahas keberlanjutan itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan fasilitas dan juga infrastruktur.

Berbagai fasilitas mendapatkan peningkatan seperti dari konvensi, akomodasi hingga transportasi agar dapat menampung seluruh peserta delegasi yang datang dari berbagai macam penjuru negara di dunia.

Bukan hanya itu, namun pemerintah juga berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang ada telah memenuhi standar ramah lingkungan, yang mana sudah sangat sejalan dengan tema keberlanjutan dalam ajang tersebut.

Berkaitan dengan fasilitas infrastruktur, termasuk di dalamnya kelistrikan, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memastikan terkait keandalan pasokan listrik selama seluruh rangkaian acara penting itu berlangsung.

Terdapat beberapa langkah konkret yang PLN lakukan dalam upaya untuk menjamin ketersediaan listrik yang andal. Pemerintah menyiapkan daya hingga mencapai 8.919 MW serta beban puncak sebesar 5.882 MW.

Selain itu, PLN juga memiliki cadangan daya sebesar 3.037 MW atau 34,05 persen yang siap berguna selama masa siaga. Lebih lanjut, General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan hingga sebanyak 4 posko siaga khusus di beberapa lokasi strategis dekat dengan venue acara.

Kehadiran posko yang beroperasi selama 24 jam itu berguna untuk memastikan adanya respon cepat terhadap segala macam kemungkinan gangguan listrik. Pemerintah, melalui PLN benar-benar memiliki komitmen yang sangat kuat untuk terus memberikan pelayanan terbaik, utamanya dalam mendukung suksesnya acara berskala internasional tersebut.

Seluruh tim sudah siap siaga dan terus memantau bagaimana kondisi sistem kelistrikan bahkan secara real time selama acara berlangsung. Sebanyak 496 personil siaga dikerahkan untuk mengawal agenda ini.

Berbagai peralatan pendukung disiagakan, mulai dari 33 unit Uninterruptable Power Supply (UPS) total daya 10.970 kVA, 7 Unit Kabel Bergerak (UKB), 10 Unit Gardu Bergerak (UGB) total daya 7.980 kVA, serta 22 unit genset total daya 26.685 kVA. Tidak ketinggalan, 5 mobil unit deteksi juga telah disiapkan untuk mendukung operasional di lapangan.

Tidak hanya memastikan keandalan pasokan listrik saja, namun PLN UID Jakarta Raya juga menyiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) khusus untuk menyuplai kebutuhan pengisian daya 58 kendaraan listrik delegasi dan 5 bus listrik operasional yang bertugas selama agenda itu.

Selanjutnya, langkah strategis lain dari pemerintah yakni melalui aparat keamanan untuk memastikan ISF 2024 berjalan dengan sangat aman, berlangsung lancar dan penuh kondusivitas.

Karo PID Divhumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tjahyono Saputro mengatakan bahwa aparat keamanan menerjunkan hingga sebanyak 4.730 personel. Selain itu, ada pula kerja sama dengan pihak lain seperti Paspampres, BNPT, BSSN dan TNI.

Kesiapan pemerintah dalam menggelar International Sustainability Forum (ISF) 2024 memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, optimisme sangat kuat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai bahwa ajang itu akan mampu menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran, kemudian menawarkan solusi dan berbagi praktik dalam upaya terbaik mengenai aksi iklim.

Penyelenggaraan International Sustainability Forum 2024 merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu keberlanjutan. Melalui serangkaian langkah strategis yang telah disiapkan, diharapkan ISF 2024 tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga mendorong aksi nyata untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, ISF 2024 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masa depan bumi yang lebih berkelanjutan.

Persiapan menyeluruh terkait kelistrikan dan keamanan merupakan bagian penting dari langkah strategis pemerintah dalam menyukseskan International Sustainability Forum 2024. Dengan memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan keamanan yang ketat, pemerintah berharap acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya global menuju keberlanjutan.

Melalui koordinasi yang baik dan komitmen kuat dari semua pihak, ISF 2024 diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi yang produktif tetapi juga menjadi contoh bagaimana acara internasional dapat diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keamanan.

)* Penulis adalah pengamat keamanan

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025