• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Politik»Pemerintah Siapkan Regulasi Baru Atasi Rekening Judi Daring

Pemerintah Siapkan Regulasi Baru Atasi Rekening Judi Daring

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 17 June 2025

Jakarta – Keberadaan rekening perbankan yang digunakan untuk aktivitas judi _daring_ terus menjadi perhatian. Hingga Mei 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sudah ada sekitar 17.000 rekening yang diblokir akibat terindikasi terlibat dalam praktik ilegal ini. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat 14.117 rekening.

Meski pertumbuhannya mulai melambat, per April 2025 angka lonjakan sempat mencapai 40,94%. Melihat tren yang terus berlanjut, OJK kini tengah mengkaji regulasi baru guna memperkuat pengawasan transaksi keuangan terkait judi _daring_.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai langkah pemblokiran saja tidak cukup. Pentingnya pembenahan yang bersifat sistemik, termasuk dari sisi parameter pengawasan yang digunakan oleh setiap bank. Sejumlah bank menghadapi tantangan dari sisi dana, sistem, dan kapabilitas dalam menyesuaikan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan

“Selama ini parameter yang digunakan antar bank belum seragam. Padahal, langkah preventif hanya bisa dilakukan secara efektif jika ada kesamaan standar,” ujar Dian.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, mengungkapkan bahwa modus judi _daring_ semakin canggih. Ia mencontohkan penggunaan rekening pinjaman serta pola transaksi terselubung yang membuat sistem deteksi dini kesulitan menangkap aktivitas ilegal tersebut.

“Rekening tidak aktif yang tiba-tiba aktif juga berpotensi luput dari pengawasan,” katanya.

Menurutnua, sudah saatnya OJK menerbitkan aturan yang lebih detail dan adaptif. Ia menyarankan agar regulasi baru mencakup standar red flag transaksi judol, kewajiban verifikasi ulang rekening dormant, serta payung hukum bagi bank agar dapat melakukan pemblokiran secara preventif.

“Bank perlu dilindungi agar bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal,” imbuhnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sekaligus Direktur BCA, Santoso Liem, menekankan pentingnya keseragaman kriteria dalam mendeteksi rekening bermasalah. Ia menyoroti perbedaan pendekatan yang digunakan bank, mulai dari account level hingga customer level.

“Akan lebih efektif jika dilakukan riset untuk memastikan bahwa kriteria tersebut benar-benar tajam dalam mendeteksi aktivitas judol,” ujarnya.

Santoso meyakini, regulasi yang tepat sasaran akan sangat membantu industri perbankan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung upaya pemberantasan judi _daring_ secara menyeluruh. OJK diharapkan dapat segera menyelesaikan kajian regulasi tersebut demi menciptakan sistem keuangan yang bersih, aman, dan bebas dari praktik ilegal.

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.