Pemerintah Siap Bedah Rumah 23.000 unit Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua
Pemerintah Pusat menetapkan wilayah Papua sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan program bedah rumah untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Papua mencapai 23.000 unit rumah.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bahwa program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.
“Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026,” katanya di Jayapura.
Di Papua, menurut Tito terdapat 23.000 unit rumah yang tersebar di enam provinsi di Papua yang akan menerima bantuan perbaikan. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya berjumlah 1.600 unit rumah.
Kebijakan ini selaras dengan langkah pemerintah yang menaikkan alokasi anggaran program bedah rumah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara nasional, target sasaran program ini melonjak dari yang semula 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun ini.
Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Pembangunan bedah rumah di Papua ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.
“Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material,” katanya.
Selain fokus pada jumlah unit, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bantuan ini menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, seperti wilayah pedalaman dan pelosok. Tujuannya adalah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada area perkotaan saja.
