• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Pemerintah Rangkul Ormas Keagamaan Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Pemerintah Rangkul Ormas Keagamaan Wujudkan Pemerataan Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 27 February 2025

Pemerintah Rangkul Ormas Keagamaan Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam pengelolaan serta pengawasan sektor strategis nasional. Salah satunya adalah melibatkan ormas keagamaan dalam mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara.

 

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan pihaknya menyambut baik langkah ini dan menilai keterlibatan ormas keagamaan sebagai upaya memastikan kebijakan ekonomi tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip keadilan dan kebersamaan.

 

“Dilibatkannya ormas keagamaan dalam pengawasan Danantara patut disambut gembira,” ujar Anwar Abbas.

 

Menurutnya, peran ormas keagamaan menjadi penting dalam menjaga agar tata kelola aset negara tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial.

 

“Kita ingin negara ini maju, tetapi bukan dengan meniru model Eropa, Amerika, atau China. Kita ingin maju dengan jati diri kita sendiri sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya,” tegasnya.

 

Muhammadiyah menekankan agar pengawasan oleh ormas keagamaan efektif, harus ada mekanisme yang jelas dan independen. Tanpa tata kelola yang transparan, pengawasan berisiko hanya menjadi formalitas semata. Dengan aset yang mencapai sekitar US$ 900 juta, Danantara akan mengelola berbagai BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, Pertamina, PLN, dan Telkom.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), untuk turut mengawasi pengelolaan Danantara guna memastikan keberlanjutan dan transparansi investasi negara.

 

“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” ujar Prabowo.

 

Tak hanya di sektor investasi, keterlibatan ormas keagamaan juga diperkuat dalam sektor pertambangan nasional melalui revisi Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Revisi ini membawa sejumlah perubahan penting dalam tata kelola pertambangan, salah satunya adalah skema baru pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kini lebih inklusif.

 

Dengan sistem baru, izin pertambangan tidak lagi sepenuhnya berbasis lelang, melainkan mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha negara dan daerah.

 

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa revisi ini bertujuan memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara lebih merata dan adil.

 

“Pelibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk UMKM, koperasi, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang lebih inklusif,” jelasnya.

 

Selain itu, dalam revisi UU Minerba, terdapat ketentuan yang memungkinkan organisasi keagamaan memperoleh izin pertambangan. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pemanfaatan sumber daya alam bagi berbagai elemen bangsa.

 

Dengan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam semakin transparan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga pemerataan ekonomi bisa lebih maksimal. //

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

July 22, 2026

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

July 22, 2026

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional Jakarta – Pemerintah memperkuat perdagangan karbon…

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan…

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.