Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional dengan menghadirkan akses yang lebih merata hingga ke tingkat desa melalui program Apotek Desa.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak dasar atas layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, dan berkualitas.
Program Apotek Desa adalah wujud konkret dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional.
Dalam kunjungannya ke Majalengka, Jawa Barat pada 7 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara di desa.
“Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat desa,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan tekad kuat pemerintah untuk membangun sistem layanan dasar yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Apotek Desa tidak hanya menyediakan obat generik dan obat bebas terbatas, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat yang strategis.
Fasilitas ini dikelola oleh tenaga teknis kefarmasian yang terlatih serta terintegrasi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Puskesmas setempat, sehingga sinergi antarlembaga kesehatan di desa menjadi lebih kuat dan terpadu.
Pemerintah juga mendorong penguatan layanan ini melalui sistem digital nasional untuk memastikan distribusi obat yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam acara resmi pada 14 April 2025 di Jakarta menegaskan bahwa Apotek Desa merupakan bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan berbasis komunitas.
“Klinik dan apotek desa berperan dalam menjalankan program pemerintah dalam layanan kesehatan masyarakat desa,” tegas Budi Gunadi Sadikin.
Pernyataan ini memperkuat bahwa pemerintah secara aktif membangun layanan yang berpihak pada masyarakat desa dan memperluas dampak positif hingga ke pelosok negeri.
Tak hanya menjawab tantangan keterbatasan akses obat di desa, program Apotek Desa juga membuka lapangan kerja lokal dan memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Pemerintah secara aktif melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta kader kesehatan agar pengelolaan apotek benar-benar memberi manfaat ekonomi dan sosial langsung bagi warga setempat.
Di sisi lain, kehadiran Apotek Desa juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional dalam jangka panjang.
Melalui sistem distribusi obat berbasis data dan teknologi, pemerintah dapat merespons kebutuhan daerah lebih cepat, mencegah kelangkaan, dan menanggulangi penyebaran penyakit secara efektif di tingkat lokal.
Hingga April 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 100 desa dan akan diperluas ke 10.000 desa pada tahun 2027, membuktikan bahwa negara hadir secara nyata hingga ke akar rumput.
Apotek Desa menjadi simbol kuat dari komitmen pemerintah membangun pondasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaulat dari desa ke kota.[
