Pemerintah Perkuat Upaya Penanggulangan TBC melalui Perluasan CKG

Pemerintah Perkuat Upaya Penanggulangan TBC melalui Perluasan CKG

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi kesehatan nasional melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus meningkatkan deteksi dan pengobatan penyakit secara lebih efektif.

 

Langkah itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win dan berbagai program kesehatan prioritas.

 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Program CKG kini tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi penyakit sejak dini, tetapi juga mendukung pengobatan dan pemantauan kesehatan bagi masyarakat yang menderita hipertensi dan diabetes melalui layanan puskesmas.

 

“Mulai tahun ini, Program CKG tidak hanya berfungsi sebagai sarana deteksi dini, tetapi juga difokuskan pada upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Petugas puskesmas akan memberikan obat sekaligus melakukan pemantauan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang mengalami hipertensi maupun diabetes,” ujar Teddy.

 

Menurut Teddy, sepanjang 2025 Program CKG telah menjangkau lebih dari 70 juta penduduk. Sementara pada 2026, jumlah peserta yang mengikuti program tersebut telah melampaui 42,3 juta orang yang tersebar di 38 provinsi.

 

Pemerintah juga memperkuat pengendalian TBC melalui pelacakan dan deteksi kasus yang lebih intensif. Hingga tahun ini, sekitar 1,08 juta kasus TBC berhasil ditemukan berkat peningkatan kegiatan skrining dan pemeriksaan kesehatan di masyarakat.

 

“Semakin banyak kasus TBC yang berhasil ditemukan, semakin besar pula peluang untuk memberikan pengobatan secara cepat dan tepat. Tahun ini, penanganan TBC diperkuat melalui integrasi dengan Program CKG serta penerapan layanan one stop service di puskesmas,” kata Teddy.

 

Selain itu, pemerintah terus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan daerah. Pembangunan RSUP Jayapura telah selesai dan siap beroperasi, sedangkan pembangunan RSUP Riau telah mencapai 85 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa pemerintah telah menyalurkan 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten dan kota.

 

“Peralatan tersebut mencakup cathlab, CT scan, mamografi, MRI, serta Linac yang akan mendukung peningkatan layanan diagnosis dan terapi di berbagai wilayah,” ujar Budi.

 

Ke depan, pemerintah juga akan merevitalisasi RSUD di 514 kabupaten dan kota serta 10.000 puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat guna memperkuat sistem kesehatan nasional hingga tingkat daerah.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025