Pemerintah Perkuat Transparansi Menu MBG, Publik Didorong Ikut Mengawasi
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem pemantauan digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, serta akuntabilitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan portal digital bernama Radar MBG yang dapat digunakan masyarakat untuk memantau berbagai informasi terkait program tersebut.
“Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas, itu bisa kemudian memonitor,” ujar Sudaryono di Jakarta.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah yang menerima manfaat MBG, menu makanan yang disajikan setiap hari, kandungan gizi, dokumentasi menu, hingga asal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan.
Kehadiran Radar MBG diharapkan menjadi sarana yang memudahkan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi secara cepat dan terbuka.
“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal. Di sana bisa dilihat sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dari SPPG mana itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG,” kata Sudaryono.
Selain memperluas akses informasi kepada publik, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG. BGN menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan demi menjaga mutu makanan dan keselamatan penerima manfaat program.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, BGN telah menutup sebanyak 1.300 SPPG dalam tiga minggu terakhir karena dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Penutupan dilakukan tanpa memandang latar belakang pengelola dapur dan ditujukan untuk melindungi penerima manfaat serta menjaga kredibilitas program MBG.
“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, pengawasan yang ketat diperlukan agar seluruh SPPG menjalankan proses produksi sesuai standar keamanan dan kualitas pangan.
“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” pungkasnya.
