Pemerintah Perkuat Sinergi dalam Memerangi Judi Daring, 25.912 Rekening Diblokir

Pemerintah Perkuat Sinergi dalam Memerangi Judi Daring, 25.912 Rekening Diblokir

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memberantas aktivitas judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Terbaru, OJK meminta seluruh perbankan untuk segera memblokir 25.912 rekening yang terindikasi terlibat dalam praktik tersebut. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 17.026 rekening.

 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa langkah pemblokiran ini merujuk pada data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

 

“Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 25.912 rekening dari data yang ditampilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujar Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Juli 2025 yang digelar secara virtual, Senin (4/8/2025).

 

Lebih lanjut, OJK juga mendorong perbankan menindaklanjuti langkah pemblokiran dengan menutup rekening yang memiliki kesesuaian data dengan nomor identitas kependudukan (KTP). Selain itu, pengawasan diperketat melalui penerapan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan rekening oleh jaringan pelaku judi daring yang semakin sistematis dan terorganisir.

 

“OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat kapabilitas deteksi insider cyber dengan melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali kerentanan keuangan yang berpotensi fraud,” tambah Dian.

 

Dian menegaskan, pemberantasan judi daring merupakan bagian dari upaya bersama seluruh elemen pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal tersebut. Sinergitas antara OJK, Komdigi, serta perbankan diharapkan dapat menutup ruang gerak pelaku dan jaringan judi daring yang memanfaatkan celah sistem perbankan nasional.

 

Di tengah kewaspadaan terhadap ancaman siber, Dian tetap optimistis terhadap prospek ekonomi dan perbankan nasional. Menurutnya, berbagai faktor positif, seperti turunnya suku bunga Bank Indonesia, kesepakatan tarif impor antara AS dan Indonesia, serta percepatan belanja pemerintah melalui program prioritas, akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

 

“Program-program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan 3 juta perumahan, dan inisiatif Makan Bergizi Gratis memberikan peluang besar bagi perbankan untuk memperluas pembiayaan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dian.-

 

 

 

[edRW]

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025