Pemerintah Perkuat Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan, Monitoring, dan Koordinasi Lintas Lembaga
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan yang semakin komprehensif, mulai dari penguatan pendidikan integritas, peningkatan pengawasan dan monitoring, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga.
Pendekatan pencegahan dinilai semakin penting di tengah berkembangnya modus tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan sinergi antarlembaga dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono menegaskan pentingnya kolaborasi antara profesi hukum dan akuntansi forensik untuk mendukung penegakan hukum berbasis bukti.
Menurutnya, penguatan kerja sama lintas profesi menjadi kebutuhan mendesak agar proses pembuktian perkara korupsi dapat dilakukan secara lebih objektif, ilmiah, dan akurat.
“Menemukan kerugian negara merupakan suatu hal, tetapi membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum adalah tantangan sesungguhnya,” tegas Agus.
Ia menjelaskan bahwa penguatan metodologi, etika profesi, serta integrasi antara penegak hukum, auditor, dan akuntan forensik menjadi kunci dalam memastikan setiap perkara korupsi dapat diproses secara transparan dan berkeadilan.
Selain memperkuat aspek penegakan hukum, pemerintah juga mengedepankan pendidikan sebagai instrumen utama pencegahan korupsi.
KPK bersama Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas yang ditujukan bagi lebih dari 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.
“Yang kita bangun bukan sekadar platform digital, tetapi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang diharapkan mampu menjangkau jutaan aparatur negara secara luas dan konsisten,” ujar Setyo.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum semata, melainkan harus dimulai dari pembentukan karakter, kesadaran, dan budaya integritas yang kuat di lingkungan birokrasi.
Upaya pencegahan korupsi juga diperkuat dari sektor pendidikan melalui pengawalan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas.
KPK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong terciptanya proses penerimaan peserta didik yang adil, transparan, dan bebas dari praktik suap maupun gratifikasi.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda, menegaskan bahwa pengawasan yang ketat menjadi instrumen penting dalam menutup berbagai celah penyimpangan yang berpotensi terjadi selama proses penerimaan murid baru.
“Kita soroti tiga celahnya, yaitu penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi. Ketika kami terjun langsung di Jakarta, transparansinya sudah baik, tetapi masih ada ekspektasi dari pihak-pihak yang tidak lolos SPMB sehingga ada oknum yang mencoba memanfaatkan celah tersebut,” ujar Linda.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
