Pemerintah Perkuat Ekosistem Ekonomi Hijau untuk Investasi Berkelanjutan
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong investasi berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau. Dalam acara Kompas 100 Outlook: Investasi Berkelanjutan di dalam Ekosistem Bisnis Global yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (17/02).
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi menegaskan bahwa ekonomi hijau bukan hanya upaya menghindari risiko lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
“Inilah mengapa tema hari ini sangat relevan. Investasi berkelanjutan bukan hanya tentang menghindari risiko lingkungan, melainkan membuka semua peluang ekonomi baru. BloombergNEF tahun 2023 juga menyebutkan bahwa transisi energi bersih akan membutuhkan investasi senilai USD3,1 triliun per tahun hingga 2050,” ujar Deputi Edi yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat dalam RPJPN 2024-2045, pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya melimpah seperti tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi. Selain itu, keberadaan hutan Indonesia juga menjadi aset utama dalam perdagangan karbon, yang dapat terus dikembangkan melalui Skema Karbon Nusantara (SKN).
Dalam upaya konkret, pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 yang menargetkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.
“Kami melihat negara di sekitar kita semakin ambisius memperbanyak bauran energi bersihnya, sehingga kita juga harus bersiap untuk beradaptasi dengan situasi yang dinamis,” tambah Deputi Edi.
Pemerintah juga telah melaksanakan berbagai proyek strategis seperti Carbon Capture and Storage (CCS), Just Energy Transition Partnership (JETP), serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Selain itu, optimalisasi perdagangan karbon menjadi salah satu fokus utama dengan peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, serta penetapan harga karbon yang kompetitif sesuai mekanisme pasar.
Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah terus memperkuat regulasi dan kebijakan untuk memastikan ekosistem investasi hijau yang lebih solid. Upaya ini meliputi pengesahan RUU EBTKE, penyediaan insentif berbasis evaluasi objektif, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam investasi hijau.
“Saya berharap diskusi ini menjadi forum kolaboratif dan referensi dalam investasi berkelanjutan. Dengan pemahaman yang sama, seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pemulihan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan,” pungkas Deputi Edi.
