• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Perketat Standar Gizi MBG, UPF dan Menu Pedas Dilarang Selama Ramadan

Pemerintah Perketat Standar Gizi MBG, UPF dan Menu Pedas Dilarang Selama Ramadan

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 21 February 2026

Pemerintah Perketat Standar Gizi MBG, UPF dan Menu Pedas Dilarang Selama Ramadan

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperketat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 H dan periode libur nasional tahun 2026. Kebijakan ini ditegaskan dalam pedoman teknis terbaru yang mengatur komposisi menu, standar keamanan pangan, serta mekanisme distribusi selama bulan puasa. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penguatan kualitas program sekaligus memastikan kesehatan penerima manfaat tetap terjaga.

 

Dalam ketentuan terbaru, BGN melarang penggunaan produk _ultra-processed food (UPF)_ dalam seluruh menu MBG selama Ramadan. Produk UPF dinilai berisiko karena umumnya mengandung bahan tambahan seperti pengawet, pemanis buatan, pewarna, serta perasa sintetis yang tidak sejalan dengan prinsip gizi seimbang. Selain itu, menu bercita rasa pedas juga tidak diperkenankan selama periode puasa guna mencegah gangguan lambung dan iritasi pencernaan pada penerima manfaat.

 

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan MBG sebelumnya serta mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat selama Ramadan.

 

“Kami memastikan bahwa standar gizi tetap terpenuhi, namun komposisi menu harus disesuaikan dengan kondisi puasa. UPF dan makanan pedas kami larang demi menjaga keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat,” ujar Dadan.

 

Pemerintah juga mengatur penyesuaian mekanisme distribusi. Selama Ramadan, sebagian wilayah akan menerapkan sistem paket makanan kering atau bundling yang dapat dikonsumsi saat berbuka puasa. Skema ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kualitas makanan selama distribusi, terutama pada periode libur panjang dan cuti bersama.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Program MBG tetap berjalan penuh selama Ramadan dengan standar pengawasan yang diperketat.

 

“Program ini tetap berjalan. Yang kami lakukan adalah penyesuaian agar makanan lebih aman, lebih sehat, dan sesuai dengan kebutuhan saat puasa. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas gizi,” tegasnya.

 

Dalam pedoman tersebut, pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan segar dan lokal seperti telur, ikan, ayam, daging olahan rumahan, buah, serta kurma sebagai sumber energi alami. Standar gizi tetap disesuaikan berdasarkan kelompok usia penerima manfaat agar kebutuhan kalori, protein, dan mikronutrien tetap terpenuhi.

 

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan standar ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Dengan penyesuaian menu dan distribusi selama Ramadan 2026, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

July 21, 2026

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

July 21, 2026

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk…

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN Presiden Prabowo Subianto menyoroti percepatan pembangunan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.