• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19 Guna Antisipasi Kenaikan kasus

Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19 Guna Antisipasi Kenaikan kasus

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 15 December 2022

Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19 Guna Antisipasi Kenaikan kasus

Oleh : Ridwan Putra Khalan

Kasus Covid-19 sempat mengalami kenaikan dengan munculnya subvarian Omicron, tentu saja hal tersebut harus diwaspadai dengan tetap melakukan percepatan vaksinasi.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Muhammad Syahril mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada di level 1 transmisi Komunitas. Kendati demikian vaksinasi tetap harus digalakkan.

Dalam satu minggu terakhir tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan, yang disertai dengan penurunan tren perawatan di rumah sakit.

Dalam 7 hari terakhir rata-rata 5025 dan pada 1 desember 4.977, terjadi penurunan 21,2%.

Demikian halnya dengan kasus kematian, dalam satu minggu terakhir rata-rata per hari 46 dengan CFR masih 2,4%. Rawat inap di rumah sakit, BOR ada 10,9%, kemarin 6.352 total yang dirawat yang rata-rata satu minggu terakhir per harinya 6.800 dengan BOR rata-rata 11.6%.

Tren perawatan rumah sakit di ruang isolasi juga mengalami penurunan per tanggal 1 Desember sebanyak 5,76%. Jika kemarin terdapat 5750 pasien yang dirawat, seminggu yang lalu jumlah pasien covid sebesar 6.152. Demikian juga dengan tren perawatan di ruang intensif. Kasus harian yang dirawat 602 dan harian dalam satu minggu terakhir sebanyak 649, terjadi penurunan 5,61%.
Meskipun terjadi penurunan kasus Covid-19, namun angka kematian akibat Covid-19 masih mengalami fluktuasi. Dari rata-rata mingguan sebanyak 46 orang, terjadi kenaikan sebanyak 54 orang pada 1 Desember 2022, diiringi dengan peningkatan positivity rate.
Kasus Covid-19 saat ini masih didominasi di Pulau Jawa dan Bali dengan proporsi kasus mencapai 90,63%, sementara proporsi kasus di luar pulau Jawa dan Bali sebesar 9,3%.
Menurut dr. Syahril, kondisi ini haruslah menjadi perhatian, mengingat 17.442 pasien yang dirawat di RS pada periode 4 Oktober sampai 21 November memiliki gejala sedang, berat hingga kritis. Di mana 71% pasien belum mendapatkan booster.
Sebanyak 2.449 pasien meninggal dunia pada periode yang sama, di mana 82% di antaranya juga belum mendapatkan vaksin Booster Covid-19. Sedangkan kematian tertinggi pada kelompok lansia dan 50% lansia ini belum mendapatkan vaksinasi.
Pihaknya meminta agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mempercepat Indonesia dalam mencapai akhir dari masa pandemi, salah satunya adalah dengan bahu-membahu meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19.
Hingga saat ini, sudah lebih dari 443 juta vaksin Covid-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia, dengan rincian untuk vaksinasi pertama, tercatat lebih dari 203 juta atau 86.51% penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara lebih dari 173 juta masyarakat Indonesia atau 73% yang sudah mendapatkan dosis lengkap. Untuk capaian Booster pertama sebesar 28.32%, sementara total booster kedua sebesar 3.88%.
Perlu diketahui, dari 514 Kabupaten/Kota, masih ada 261 Kab/Kota dengan cakupan dosis 2 di bawah 70%, hal ini tentu saja menjadi PR bagi seluruh elemen yang ada di daerah tersebut, karena tidak bisa mencapai target yang ada pada grafik. Selain itu tercatat terdapat 390 kabupaten/kota dengan cakupan vaksinasi lansia kurang dari 70%.
Meskipun laju vaksinasi sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya, mulai pertengahan November lalu, angka pasien covid-19 sempat bergerak naik. Semoga percepatan vaksin ketiga dan keempat akan semakin meningkat untuk mencapai cakupan yang dicapai WHO 70% atau di atas 50% untuk vaksinasi booster.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, “Masyarakat haruslah bersungguh-sungguh dan menyadari bahwa meskipun antibodi yang diproduksi tinggi setelah mendapatkan vaksinasi lengkap ditambah booster, kemungkinan untuk terinfeksi Covid-19 masih ada. Hanya saja risiko bergejala berat dan kematian akibat Covid-19 berkurang. Terutama bagi golongan lanjut usia dan yang memiliki komorbid sangat perlu mendapat perlindungan dari vaksinasi lengkap dan booster.
Nadia mengingatkan bahwa target vaksinasi perlu dikejar lebih jauh dan lebih cepat lagi. Karena hal ini akan mempercepat pembentukan kekebalan kelompok di populasi penduduk Indonesia, terutama untuk mencegah kembali lonjakan kasus.
Evaluasi efektifitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi tersebut dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di Jakarta, meliputi perawat, dokter, bidan , teknisi dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.
Vaksin merupakan produk zat biologi berupa antigen yang dibuat dengan tujuan merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, orang yang mendapat vaksin dapat terhindar dari penularan atau terhindar dari sakit berat akibat penyakit tersebut.
Vaksin Covid-19 sendiri merupakan vaksin yang diberikan melalui jalur suntikan ke dalam massa otot lengan atas untuk menstimulasi sistem imun atau kekebalan tubuh terhadap virus tersebut.
Vaksinasi terbukti dapat mengurangi gejala berat, sehingga percepatan vaksinasi di tengah kenaikan kasus adalah langkah represif yang bisa diambil demi melawan keganasan virus corona.

)* Penulis adlah kontributor Ruang baca Nusantara

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.