• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Percepat Migrasi LPG ke CNG, Ketahanan Energi Nasional Makin Diperkuat

Pemerintah Percepat Migrasi LPG ke CNG, Ketahanan Energi Nasional Makin Diperkuat

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 18 June 2026

Pemerintah Percepat Migrasi LPG ke CNG, Ketahanan Energi Nasional Makin Diperkuat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan migrasi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG). Kebijakan ini menjadi langkah strategis di tengah dinamika geopolitik global yang masih tidak stabil serta fluktuasi harga energi dunia yang berpengaruh terhadap pasokan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa percepatan transisi LPG ke CNG merupakan arahan langsung Presiden sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.

“Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG,” kata Bahlil.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyangkut transisi energi, tetapi juga bagian dari strategi hilirisasi dan penguatan sistem energi nasional secara menyeluruh.

“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Yang kedua, penataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” ujarnya.

 

Bahlil juga memastikan bahwa pemerintah tetap menjaga stabilitas harga energi selama proses transisi berlangsung.

 

“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali,” tegasnya.

 

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) mulai menyiapkan implementasi teknis penggunaan CNG untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk pengembangan tabung setara 3 kilogram yang dirancang sebagai alternatif LPG.

 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menyampaikan bahwa rencana pemanfaatan CNG untuk kebutuhan memasak rumah tangga masih dalam tahap persiapan teknis dan pengkajian aspek keamanan secara menyeluruh.

 

“Kami sedang menyiapkan pemanfaatan CNG untuk kebutuhan memasak rumah tangga. Jika implementasi ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang menggunakan CNG kemasan setara 3 kilogram untuk kebutuhan memasak masyarakat,” ujar Laode.

 

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas bumi nasional sekaligus memperluas akses energi bagi masyarakat. Laode juga menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam implementasi program tersebut.

 

“Kami memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama. Seluruh spesifikasi tabung, distribusi, hingga mekanisme penggunaannya akan mengikuti standar keamanan yang ketat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan energi ini dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.