• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Percepat Hilirisasi Nikel untuk Mendukung Industri Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah Percepat Hilirisasi Nikel untuk Mendukung Industri Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 16 March 2025

Pemerintah Percepat Hilirisasi Nikel untuk Mendukung Industri Hijau dan Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah semakin fokus untuk mempercepat hilirisasi nikel sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung pengembangan industri hijau dan ekonomi berkelanjutan.

 

Hal ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia yang tidak hanya mengandalkan bahan baku, namun juga mampu mengolah sumber daya alam secara lebih bernilai.

 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia bersama United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) memperkuat kerja sama dalam mengembangkan industri hijau dan hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui pendekatan berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan.

 

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy menyambut baik UNIDO dalam penguatan standar kawasan industri ramah lingkungan.

 

“Kami menyambut baik inisiatif UNIDO dalam penguatan standardisasi kawasan industri berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemenperin yang tengah menyusun regulasi terkait kawasan industri berwawasan lingkungan,” Tri Supondy.

 

Managing Director UNIDO, Ciyong Zou, mengapresiasi langkah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem industri hijau dan hilirisasi mineral. Menurut Zou, inisiatif Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral secara berkelanjutan menunjukkan komitmen kuat negara ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan industri yang lebih inklusif.

 

“Indonesia memiliki potensi besar dalam industri manufaktur dan sumber daya mineral. UNIDO siap mendukung penguatan infrastruktur industri yang berkelanjutan, termasuk melalui transfer teknologi dan pendampingan teknis,” ungkap Zou.

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta menekankan pentingnya penguatan rantai pasok industri nikel di Indonesia. Penguatan ini diperlukan untuk mendukung hilirisasi yang lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

 

“Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya berhenti pada produksi bahan baku, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi daur ulang baterai. Dengan begitu, industri kendaraan listrik nasional bisa lebih mandiri dan kompetitif di pasar global,” ujar Setia Diarta.

 

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung investasi di sektor industri hijau, serta menyediakan insentif bagi perusahaan yang berfokus pada inovasi dan teknologi bersih. Hal ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan industri nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

November 2, 2026

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah

November 2, 2026

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi…

Bikers Brotherhood 1% MC Gelar Bakti untuk Negeri Bersama Yayasan Yakhada Tasikmalaya

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Stigma negatif yang kerap melekat pada klub motor sebagai kelompok yang sekadar turing dan urakan…

​FPAG Angkat Bicara Soal Penggerebekan Pesantren Putri Hamalatul Qur’an: Desak Kapolri Turun Tangan dan Usut Tuntas Tindakan Represif Aparat

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pimpinan Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) menyikapi secara serius dan mengkritik keras tindakan penanganan oleh…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.