Pemerintah Percepat Hilirisasi Mineral Kritis dan Tata Kelola Ekspor LTJ
Jakarta – Pemerintah percepat agenda hilirisasi mineral kritis dan tingkatkan tata kelola ekspor logam tanah jarang (LTJ) sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi tanpa membuka kembali ekspor bahan mentah.
“Pemerintah berkomitmen menjaga agar setiap pengembangan mineral kritis menghasilkan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa penguatan tata kelola ekspor LTJ merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.
“Pengelolaan logam tanah jarang harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah akan memastikan tata kelola ekspor berjalan seiring dengan percepatan investasi di sektor pengolahan sehingga manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tambahnya,“ tambahnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menekankan bahwa LTJ merupakan komoditas strategis yang harus dikelola secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, pengolahan, hingga pengembangan industri hilir agar mampu mendukung ketahanan ekonomi dan industri nasional.
“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” kata Dudung.
Menurutnya keberhasilan hilirisasi juga memerlukan tata kelola yang kuat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dunia usaha agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai,” ujarnya.
Melalui sinergi kebijakan hilirisasi, tata kelola ekspor yang semakin baik, serta dukungan investasi berkelanjutan, Indonesia optimistis mampu memanfaatkan potensi mineral kritis dan logam tanah jarang sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.
