Pemerintah Pastikan Tak Akan Stop MBG, Tetapi Akan Lakukan Evaluasi
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menanggapi positif terhadap sejumlah kasus keracunan siswa setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Cak Imin sapaan yang akrab kepadanya, perlu ada evaluasi dari berbagai hal, agar kejadian tidak berulang.
“Yang pertama, tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kata Cak Imin di Jakarta.
Cak Imin menekankan Badan Gizi Nasional (BGN) segera menuntaskan seluruh masalah program MBG yang bermunculan. Pemerintah akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terus berulang.
“Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu, ” ujarnya.
Pemerintah dan DPR akan terus mengevaluasi, hingga saat ini pemerintah tidak punya rencana untuk menghentikan MBG
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada,” ucapnya.
Penyebab kasus keracunan ini adalah higienitas makanan, suhu makanan, kontaminasi silang dari petugas, ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Dari sini kelihatan, SOP keamanan pangan harus ada.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengatakan, pihak selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masing-masing pihak kepala daerah baik melalui during maupun luring.
“Koordinasi dengan sejumlah kepala daerah telah dilakukan dan sering bertemu dengan Kemendagri” katanya.
Sony membenarkan bahwa langkah selanjutnya BGN juga akan melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah khususnya, bagi pemerintah daerah melibatkan dinas-dinas kesehatan.
Lebih lanjut Sony menyampaikan bahwa seluruh SPPG nanti dilengkapi dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SLHS Ini tentu saja sangat menguntungkan bagi program ini, dimana BGN tidak bisa melaksanakan full monitoring setiap saat, dinas- dinas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan SLHS, SPPG merupakan bagian kontrol di lapangan.
SLHS ini harus ada IPAL (instalasi pengelolaan air limbah), ini harus dipenuhi dan dilakukan oleh seluruh dinas-dinas kesehatan. Sejumlah daerah telah melakukan seperti di Garut dan daerah lain.
Mitra BGN wajib memiliki SLHS, kenapa mitra yang didorong karena yang memiliki fasilitas adalah mitra. Ini nanti akan dilakukan kontrol oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Seluruh SPPG yang ada saat ini harus memenuhi SLHS, bagi yang tidak memenuhi, BGN akan melakukan review apakah diberhentikan dulu sementara sampai persyaratan tersebut dipenuhi atau sambil berjalan. Itulah salah satu evaluasi yang dilakukan.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan peristiwa keracunan pada program MBG yang dialami sejumlah siswa tidak pernah diharapkan dan bukan kesengajaan. Dia menyebut seluruh kejadian keracunan itu akan menjadi bahan catatan dan evaluasi pemerintah.
“Ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN,” beber Pras.
