Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Melalui kebijakan dan berbagai langkah strategis, sektor UMKM diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk di sektor perdagangan, pameran, serta akses pembiayaan. Keberadaan UMKM, yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Anggota DPR RI Komisi XIII, Arisal Aziz menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan prioritas pada produk lokal dan mengatur peredaran barang impor murah, terutama yang berasal dari China. Menurutnya, produk impor murah seringkali masuk melalui jalur ilegal, yang berpotensi merugikan pelaku UMKM domestik. Maka, Arisal menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait impor serta promosi yang lebih intensif terhadap produk lokal.
“Kemendag harus mendukung produk lokal dan menguatkan regulasi impor sebagai upaya strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat,” ujarnya.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa platform digital akan mendukung produk-produk lokal. Dengan begitu, UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” tambahnya.
Sementara, Pemerintah secara aktif mendukung pelaksanaan acara-acara yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Salah satunya adalah The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyatakan bahwa selama acara ini, transaksi penjualan yang ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp100 miliar.
“INACRAFT adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Tahun ini, sekitar 1.100 pelaku UMKM terlibat, yang dapat membuka peluang pekerjaan di berbagai bidang,” kata Menteri Maman.
Pemerintah melalui Kementerian UMKM terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui sektor pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan peningkatan kapasitas produk. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian Indonesia.
Kemudian, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan kebijakan stimulasi kredit khusus bagi sektor UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, menjelaskan bahwa stimulus ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM yang saat ini masih mengalami kelambatan.
OJK akan merancang regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yang mencakup percepatan proses bisnis dan kemudahan lainnya dalam penyaluran kredit UMKM.
“Melalui kebijakan ini, kami berharap sektor UMKM dapat segera pulih dan berkembang lebih pesat. Proses bisnis yang lebih cepat dan kemudahan akses pembiayaan akan memberi dorongan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil untuk memperluas usaha mereka,” ungkap Dian.
Peran aktif masyarakat dalam mengapresiasi dan mendukung Pemerintah akan mempercepat proses pemulihan ekonomi, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sektor UMKM yang lebih kuat, perekonomian Indonesia akan lebih tangguh menghadapi tantangan global dan mampu membuka peluang baru bagi generasi mendatang.
