Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan Pascabencana Sumatra Pulih

Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan Pascabencana Sumatra Pulih

Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra memastikan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra telah pulih sepenuhnya.

 

Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat, yang sebelumnya mengalami kerusakan besar akibat bencana hidrometeorologi.

 

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta pada 26 Januari 2026, mengungkapkan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak telah beroperasi kembali.

 

Dari total 87 RSUD yang sempat terhenti, sembilan di antaranya sempat tidak berfungsi, tetapi kini seluruhnya telah beroperasi normal.

 

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun masyarakat, yang telah memastikan layanan kesehatan kembali berjalan,” kata Tito.

 

Selain rumah sakit, layanan kesehatan di Puskesmas juga telah pulih. Dari 867 puskesmas yang terdampak, sebanyak 865 telah kembali beroperasi penuh, sementara dua puskesmas lainnya masih beroperasi sementara di lokasi darurat.

 

Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan layanan kesehatan menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan medis dalam menjaga keselamatan masyarakat.

 

Koordinator Krisis Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, menyampaikan bahwa upaya pemulihan dilakukan secara bertahap dan terukur, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga fasilitas pendukung lainnya.

 

Pemulihan ini juga melibatkan perhatian khusus pada layanan medis krusial seperti hemodialisis dan perawatan intensif lainnya, yang tidak bisa ditunda.

 

“Kami memastikan semua rumah sakit yang melayani pasien hemodialisis telah kembali beroperasi,” tegas Sumarjaya.

 

Tidak hanya layanan medis, infrastruktur dasar juga dipulihkan dengan cepat. Layanan kelistrikan, misalnya, hampir sepenuhnya pulih di Sumatra Utara dan Sumatera Barat.

 

Sementara di Aceh, lebih dari 99 persen wilayah sudah menikmati pasokan listrik yang stabil.

 

Pemulihan pasar-pasar tradisional juga telah mencapai 100 persen di Sumatera Barat dan Sumatra Utara, sementara di Aceh sekitar 65 persen pasar sudah beroperasi kembali.

 

Selain itu, pasokan bahan bakar, LPG, serta layanan internet juga telah stabil, mendukung aktivitas masyarakat yang semakin pulih.

 

Tito juga menambahkan bahwa proses pembelajaran di ketiga provinsi terdampak telah kembali berjalan sepenuhnya, meskipun beberapa sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar di ruang kelas darurat.

 

Pemerintah pun memastikan bahwa upaya pemulihan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih, seperti jalan provinsi dan jembatan, akan segera diperbaiki.

 

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah mendirikan posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan pemulihan berjalan optimal dan tepat waktu.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025