• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Optimalkan Pengamanan WWF 2024 di Bali

Pemerintah Optimalkan Pengamanan WWF 2024 di Bali

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 13 May 2024

Pemerintah Optimalkan Pengamanan WWF 2024 di Bali

*Bali* – Dalam rangka mengamankan agenda internasional World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18 – 25 Mei 2024, Polri menggelar Operasi Puri Agung 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pihaknya akan melakukan Operasi Puri Agung 2024 dengan tujuan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan rangkaian kegiatan WWF ke-10 dan menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan para peserta dan delegasi yang hadir.

“Operasi Puri Agung 2024 akan dilaksanakan selama 10 hari, tepatnya dimulai tanggal 17 sampai 26 Mei,” katanya.

Operasi Puri Agung 2024 ini, lanjutnya, akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran.

“Yang dipimpin oleh Kabaharkam Polri selaku kepala operasi, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif guna terciptanya situasi kamtibmas yang aman,” ungkap Brigjen Pol Trunoyudo.

Lebih lanjut, Karo Penmas menuturkan terdapat 10 satuan penugasan (Satgas) yang dibentuk dalam Operasi Puri Agung 2024 itu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan dalam hal ini, Polda Bali sudah menyiapkan strategi-strategi khusus pengamanan event tersebut, dengan membuat Operasi Kepolisian dengan sandi Ops Tribrata Agung 2024, selama 10 hari yang berlangsung pada 17-27 Mei 2024.

“Kami juga terus berkoordinasi dan melaporkan setiap perkembangan situasi Kamtibmas Bali kepada Mabes Polri, serta bersinergi dalam pengamanan dengan Kodam/IX Udayana dan Pemprov Bali,” tuturnya.

Polda Bali menerjunkan kekuatan penuh dalam pengamanan WWF nanti, termasuk personel BKO dari Mabes Polri dan Polda-Polda terdekat, seperti Polda Jatim dan NTB yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 5.791 personil. Ditambah unsur kekuatan lain, seperti dari TNI dan instansi terkait lainnya.

Disisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku Anggota Panitia Nasional Bidang Keamanan dan Kesehatan WWF ke-10 juga melakukan serangkaian kegiatan pengamanan dari masa pra-kegiatan hingga pasca-kegiatan.

“Kami akan melakukan serangkaian kegiatan pengamanan, mulai dari tahap pra-pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan,” ujar Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Roedy Widodo.

Roedy menjelaskan, rangkaian kegiatan pengamanan dilakukan mulai dari asesmen sistem pengamanan pada seluruh venue utama, melakukan rapat koordinasi intelijen, melakukan pelatihan intelijen bagi aparatur intelijen daerah yang bertugas pada pengamanan WWF, hingga mengajak masyarakat umum untuk turut menyukseskan WWF.

Disisi lain, Manajer HSE, PT. PLN Indonesia Power, Heri Hermawan menyampaikan jika perusahaan pelat merah yang dinaunginya merasa terbantu dengan adanya asesmen sistem keamanan yang dilakukan lembaga pemerintah dalam menyambut gelaran WWF.

“Jadi ini satu hal yang luar biasa tentunya kami butuh pendampingan secara terus menerus dari tim BNPT,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan BNPT sangat tepat dalam membangun kesiapsiagaan dan awareness pengelola objek vital strategis nasional dalam mencegah potensi aksi terorisme terutama dalam menghadapi agenda global yang dilaksanakan di Indonesia.

*

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

August 6, 2026

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

August 6, 2026

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya Oleh : Antonius Utomo Perkembangan…

Pemerintah Perkuat Ekosistem Media Digital Nasional Hadapi Perang Algoritma AI

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Pemerintah Perkuat Ekosistem Media Digital Nasional Hadapi Perang Algoritma AI JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.