• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan Jelang Ramadhan

Pemerintah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan Jelang Ramadhan

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 4 March 2022

Pemerintah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan Jelang Ramadhan

Oleh : Farida Putri

Pemerintah optimal menjaga ketersediaan pangan menjelang bulan suci Ramadhan. Berbagai cara tersebut ditempuh dengan melakukan operasi pasar dan menjual sembako murah, hingga percepatan panen agar stok beras tercukupi.

Jelang Ramadhan, persediaan bahan pangan selalu diperiksa dan dipastikan mencukupi oleh pemerintah. Penyebabnya karena saat bulan puasa, justru pasar menjadi ramai karena ibu-ibu memborong beras (untuk zakat fitrah), lauk, bahan-bahan untuk takjil, dan juga bahan kue lebaran.

Jadi, sembako berupa minyak, gula, dan lain sebagainya harus mencukupi agar mereka tidak kerepotan.

Harga minyak goreng baru saja direvisi oleh pemerintah dan berhasil ditekan menjadi 14.000 rupiah saja per liter. Akan tetapi di beberapa daerah, turunnya harga ini malah membuat minyak jadi langka.

Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah mengadakan operasi pasar di banyak daerah, agar stok mencukupi dan membuat masyarakat tak pusing lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilik langsung salah satu operasi pasar di Riau. Menurutnya, operasi ini sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng, gula pasir, dan sembako lain. Selain itu, sembako juga dijual dengan harga di bawah pasaran, sehingga akan membuat masyarakat menghemat uang.
Operasi pasar akan dilakukan di daerah lain, terutama jelang bulan puasa. Tujuannya untuk memeratakan penyaluran sembako kepada masyarakat. Jangan sampai saat ramadhan malah gula pasir dan minyak goreng jadi langka, karena mereka akan kesulitan untuk memasak dan membuat minuman untuk berbuka.
Selain itu, Menteri Airlangga Hartarto juga menyelidiki kasus penimbunan minyak goreng. Jika ada yang melakukannya maka akan terancam hukuman lima tahun penjara dan juga ditambah denda. Perusahaan yang menimbun pun langsung diperintahkan untuk menyalurkan minyak ke seluruh warga, karena memang mereka membutuhkannya sebagai persiapan sebelum bulan puasa.
Persediaan sembako juga didukung oleh produksi alias dari bidang pertanian. Indonesia berhasil kembali untuk swasembada beras (seperti pada era orde baru) karena pertanian benar-benar dipercepat. Pasca panen, tidak ada waktu kosong, melainkan sawah dan ladang harus ditanami kembali. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Jika panen dipercepat maka kualitas bibit padi dan bahan pangan lain juga harus bagus. Jika dulu sekali panen hanya setahun sekali atau dua kali, maka saat ini bisa sampai tiga atau empat kali. Kementrian Pertanian menggandeng para ahli agraria agar menghasilkan bibit yang berkualitas dan bisa dipanen dalam waktu singkat, sehingga stok beras akan aman selama lebaran.
Menteri Syahrul menambahkan, selain mempercepat dan mempersering panen, maka kualitas beras juga harus dijaga. Dalam artian, jangan sampai beras yang beredar malah dipenuhi kutu dan kerikil kecil, sedangkan yang bagus malah diekspor. Kita harus memprioritaskan kebutuhan nasional terlebih dahulu dan pengusaha jangan hanya mengejar cuan, melainkan mengutamakan rasa nasionalisme.
Persediaan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) juga diperiksa dan dipastikan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan, bahkan setelah lebaran. Dengan begitu, maka tidak ada impor beras karena sudah swasembada selama beberapa tahun terakhir. Keran impor memang ditutup karena memprioritaskan petani lokal.
Pemerintah berusaha dengan optimal agar ketersediaan bahan pangan selalu ada sebelum dan ketika bulan ramadhan. Pasalnya, saat itu kebutuhan sembako rakyat malah meningkat, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk zakat dan sedekah. Stok beras di Bulog selalu diperiksa agar selalu mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.