Pemerintah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan Jelang Ramadhan

Pemerintah Optimal Jaga Ketersediaan Pangan Jelang Ramadhan

Oleh : Farida Putri

Pemerintah optimal menjaga ketersediaan pangan menjelang bulan suci Ramadhan. Berbagai cara tersebut ditempuh dengan melakukan operasi pasar dan menjual sembako murah, hingga percepatan panen agar stok beras tercukupi.

Jelang Ramadhan, persediaan bahan pangan selalu diperiksa dan dipastikan mencukupi oleh pemerintah. Penyebabnya karena saat bulan puasa, justru pasar menjadi ramai karena ibu-ibu memborong beras (untuk zakat fitrah), lauk, bahan-bahan untuk takjil, dan juga bahan kue lebaran.

Jadi, sembako berupa minyak, gula, dan lain sebagainya harus mencukupi agar mereka tidak kerepotan.

Harga minyak goreng baru saja direvisi oleh pemerintah dan berhasil ditekan menjadi 14.000 rupiah saja per liter. Akan tetapi di beberapa daerah, turunnya harga ini malah membuat minyak jadi langka.

Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah mengadakan operasi pasar di banyak daerah, agar stok mencukupi dan membuat masyarakat tak pusing lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilik langsung salah satu operasi pasar di Riau. Menurutnya, operasi ini sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng, gula pasir, dan sembako lain. Selain itu, sembako juga dijual dengan harga di bawah pasaran, sehingga akan membuat masyarakat menghemat uang.
Operasi pasar akan dilakukan di daerah lain, terutama jelang bulan puasa. Tujuannya untuk memeratakan penyaluran sembako kepada masyarakat. Jangan sampai saat ramadhan malah gula pasir dan minyak goreng jadi langka, karena mereka akan kesulitan untuk memasak dan membuat minuman untuk berbuka.
Selain itu, Menteri Airlangga Hartarto juga menyelidiki kasus penimbunan minyak goreng. Jika ada yang melakukannya maka akan terancam hukuman lima tahun penjara dan juga ditambah denda. Perusahaan yang menimbun pun langsung diperintahkan untuk menyalurkan minyak ke seluruh warga, karena memang mereka membutuhkannya sebagai persiapan sebelum bulan puasa.
Persediaan sembako juga didukung oleh produksi alias dari bidang pertanian. Indonesia berhasil kembali untuk swasembada beras (seperti pada era orde baru) karena pertanian benar-benar dipercepat. Pasca panen, tidak ada waktu kosong, melainkan sawah dan ladang harus ditanami kembali. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Jika panen dipercepat maka kualitas bibit padi dan bahan pangan lain juga harus bagus. Jika dulu sekali panen hanya setahun sekali atau dua kali, maka saat ini bisa sampai tiga atau empat kali. Kementrian Pertanian menggandeng para ahli agraria agar menghasilkan bibit yang berkualitas dan bisa dipanen dalam waktu singkat, sehingga stok beras akan aman selama lebaran.
Menteri Syahrul menambahkan, selain mempercepat dan mempersering panen, maka kualitas beras juga harus dijaga. Dalam artian, jangan sampai beras yang beredar malah dipenuhi kutu dan kerikil kecil, sedangkan yang bagus malah diekspor. Kita harus memprioritaskan kebutuhan nasional terlebih dahulu dan pengusaha jangan hanya mengejar cuan, melainkan mengutamakan rasa nasionalisme.
Persediaan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) juga diperiksa dan dipastikan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan, bahkan setelah lebaran. Dengan begitu, maka tidak ada impor beras karena sudah swasembada selama beberapa tahun terakhir. Keran impor memang ditutup karena memprioritaskan petani lokal.
Pemerintah berusaha dengan optimal agar ketersediaan bahan pangan selalu ada sebelum dan ketika bulan ramadhan. Pasalnya, saat itu kebutuhan sembako rakyat malah meningkat, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk zakat dan sedekah. Stok beras di Bulog selalu diperiksa agar selalu mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025