Pemerintah Menjamin Proses Kemudahan Investasi di Indonesia

Pemerintah Menjamin Proses Kemudahan Investasi di Indonesia

Oleh : Abdul Hakim

Pemerintah sudah berusaha keras agar kesejahteraan rakyat juga membaik, meskipun masih pandemi Covid-19. Salah satu caranya adalah dengan mempermudah investasi dan meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi.

Virus Covid-19 sempat memporak-porandakan perekonomian Indonesia dan dunia usaha, karena ada larangan untuk beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga terjadi secara global sehingga semua negara berjuang keras untuk sembuh, baik dari Corona maupun efeknya.

Pemerintah terus berusaha mencari cara untuk tetap bertahan dan bangkit kembali, dan salah satu jurusnya adalah UU Cipta Kerja.

Mengapa harus UU Cipta Kerja? karena UU ini memiliki klaster investasi. Jika proses investasi dipermudah maka akan mengundang minat banyak pengusaha asing. Mereka akan berinvestasi ke Indonesia karena tidak perlu dipusingkan dengan birokrasi yang bertele-tele seperti dulu.

Proses investasi juga dipermudah pengurusannya via OSS (online single submission). Cukup dengan mengisi formulir melalui HP atau laptop maka bisa mendaftarkan perizinan usaha. Kemudian, izin akan diproses dan jadinya hanya dalam beberapa hari kerja. Dengan kemudahan seperti ini maka akan menarik minat banyak pengusaha asing.
Kemudahan dan keamanan untuk berinvestasi di Indonesia juga dijamin langsung oleh Presiden Jokowi. Presiden berpesan bahwa investasi harus diundang seluas-luasnya dalam rangka membangun lapangan kerja. Jangan ada yang menghambat investasi. Ketika ada yang menghalangi investasi seperti perizinan yang lambat, berbelit-belit, atau pungli, maka harus dipangkas.
Presiden Jokowi memang memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit, sesuai dengan ciri khasnya yakni kerja keras dan cepat. Jika ada birokrasi yang terlalu lama maka dikhawatirkan para investor asing akan lari. Namun ketika pengurusan bisa dilakukan via online, maka lebih cepat dan praktis karena bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di Indonesia.
Jika banyak investor asing masuk maka akan membuka banyak lapangan kerja, karena banyak pabrik dan usaha baru yang dibangun dengan uang para investor. Hal inilah yang diinginkan oleh pemerintah karena untuk mengurangi jumlah pengangguran di masa pandemi. Ketika banyak orang yang memiliki pekerjaan maka kesejahteraan rakyat akan meningkat.
Kesejahteraan rakyat jadi nomor satu, karena efek pandemi telah membuat banyak yang kolaps. Para pegawai kehilangan pekerjaan karena perusahaannya merugi, sedangkan para pengusaha mengeluh dagangannya sepi karena turunnya daya beli masyarakat.
Saat pemerintah menggalakkan investasi maka akan berpengaruh besar ke kesejahteraan rakyat. Selain membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, investasi bisa memicu banyak hal positif lain. Para pekerja yang jadi pegawai di perusahaan hasil investasi akan membelanjakan gajinya sehingga melariskan usaha para pedagang.
Dengan begitu maka dunia usaha akan kembali semarak karena pembelinya ada. Para pedagang bisa bernafas lega karena tokonya ramai lagi. Klaster investasi memicu efek domino positif, di mana banyak lapangan kerja tercipta dan akhirnya uang gaji dibelanjakan, dan memakmurkan para pedagang.
Jika banyak yang berbelanja maka akan menggerakkan roda perekonomian negara sehingga kita bisa selamat dari jurang resesi. Bahkan di masa libur lebaran lalu ada kenaikan yakni sebesar 7%. Bidang perekonomian kembali sehat dan tidak jadi terjebak resesi, semua karena kerja keras pemerintah dan juga UU Cipta Kerja.
Pemerintah menjamin kemudahan proses investasi di Indonesia karena ada payung hukumnya, yakni UU Cipta Kerja dan kemudahan pengurusan perizinan yakni via online. Kemudian, kesejahteraan rakyat akan naik karena banyak yang mendapat pekerjaan baru di perusahaan hasil investasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

 

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025