Pemerintah Memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah mempercepat dan memperkuat peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Strategi ini mencakup ekspansi KEK manufaktur yang sudah ada, pengembangan KEK baru, integrasi KEK dengan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), serta transformasi KEK menjadi pusat riset dan pengembangan talenta global.

 

Untuk mencapai target tersebut Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Kamis (2/7).

 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai langkah strategis Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penguatan investasi, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan efisiensi logistik nasional, hingga perluasan kerja sama ekonomi internasional sebagai upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

 

“Penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan. Efisiensi biaya logistik akan berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional,” ujar Susiwijono.

 

Selain itu Susiwijono juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah.

 

Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Selain itu Pemerintah juga memperkuat aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan kualitas dmencapai, memperkuat investasi dan pembiayaan serta kapasitas SDM di tiap-tiap sektor.

 

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus menempatkan daerah sebagai aktor utama. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun DPD RI dari sejumlah daerah menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan nasional, khususnya terkait investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan logistik dan konektivitas.

 

“Pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai lokasi pelaksanaan program nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah,” tegas Hemas.

 

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPD RI, berbagai aspirasi daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Sejalan dengan itu, KEK diharapkan terus menjadi katalis investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025