Pemerintah Melalui BUMN Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Swasembada Energi

Pemerintah Melalui BUMN Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Swasembada Energi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui berbagai upaya strategis, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat dalam bidang energi.

Melalui perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbagai inisiatif telah diluncurkan guna mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi nasional yang melimpah secara lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif.

Gas bumi dinilai memiliki peran vital dalam transisi energi, terutama sebagai sumber energi yang relatif lebih bersih dibandingkan batu bara maupun minyak bumi. Dengan cadangan gas yang tersebar di berbagai wilayah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan komoditas ini secara optimal demi mendukung ketahanan energi dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi impor.

 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN tengah memprioritaskan strategi peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju tercapainya swasembada energi nasional. Langkah ini sejalan dengan proyeksi bauran energi nasional yang menargetkan kontribusi gas bumi mencapai 22% pada tahun 2025.

 

Gas bumi juga dipandang memiliki potensi besar dalam mendukung agenda dekarbonisasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk-produk energi hijau. Sebagai bahan bakar fosil dengan tingkat emisi yang lebih rendah, gas bumi memainkan peran strategis dalam peta jalan energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

 

“Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.

 

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, PGN telah menyusun strategi prioritas untuk lima tahun ke depan, yang meliputi pembangunan berbagai infrastruktur baru. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan jaringan distribusi gas (jargas) untuk sektor rumah tangga.

 

“Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,” kata Rosa.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada di bidang pangan maupun energi dalam lima tahun ke depan.

 

”Kita optimalkan gas bumi dalam negeri” tegas Presiden Prabowo.

 

Dengan terus mengoptimalkan potensi gas bumi melalui peran aktif BUMN, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju swasembada energi.

 

 

***

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025