• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Melakukan Pengawasan Ketat terhadap Situs Judi Online

Pemerintah Melakukan Pengawasan Ketat terhadap Situs Judi Online

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 11 January 2025

Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap situs judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan ribuan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya memberantas praktik ilegal ini.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa ribuan relawan TIK yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat untuk menggunakan internet secara positif.

“Kami banyak sekali dibantu oleh masyarakat yang secara mandiri rela melakukan giat-giat di komunitas masing-masing dalam rangka memerangi judi online. Jumlahnya ada 8 ribu relawan TIK,” ujar Meutya.

Namun, Meutya menegaskan bahwa pendekatan teknologi, seperti pemblokiran situs, belum cukup tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya edukasi massif, terutama kepada keluarga, agar bahaya judi online dapat dicegah secara efektif.

“Pendekatan teknologi dengan pemblokiran tidaklah cukup. Kita perlu berkejar-kejaran dengan mereka yang ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif. Maka edukasi juga harus dilakukan secara simultan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menggarisbawahi bahwa judi online merupakan ancaman serius.

Ia menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelaku dan penyebar judi online.

“Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo, judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Nezar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai hampir Rp900 triliun per tahun.

Nezar menyesalkan besarnya uang rakyat yang terserap dalam praktik ini.

“Kita bisa bayangkan uang sebesar itu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif. Namun, uang tersebut terbang hangus entah ke mana,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan pemerintah, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pihaknya telah menindak ratusan ribu konten terkait judi online.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo dan Menteri Meutya Hafid, tindakan tegas akan terus kami lakukan terhadap pihak-pihak yang mengotori ruang digital dengan perjudian daring itu tanpa pandang bulu,” tegas Alexander.

Dari Oktober hingga Desember 2024, Komdigi telah memblokir lebih dari 464 ribu konten terkait judi online di berbagai platform.

Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga saat ini, sudah lebih dari 5,5 juta konten judi online yang berhasil ditutup oleh pemerintah.

Alexander juga menyoroti bahaya judi berkedok game online yang dapat merugikan masyarakat, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga kesehatan mental serta keamanan data pribadi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan agar ruang digital menjadi tempat yang lebih aman dan produktif bagi seluruh warga Indonesia.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.