Pemerintah Matangkan 13 Proyek Hilirisasi, Daerah Disiapkan Jadi Klaster Industri Baru

Pemerintah Matangkan 13 Proyek Hilirisasi, Daerah Disiapkan Jadi Klaster Industri Baru

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi nasional dengan mematangkan 13 proyek strategis baru yang diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai sekitar Rp239 triliun. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus membuka peluang terbentuknya klaster-klaster industri baru di berbagai daerah.

 

Proses penyusunan prastudi kelayakan (pre-feasibility study) terhadap proyek-proyek tersebut saat ini tengah difinalisasi dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026. Setelah seluruh dokumen rampung, proyek akan diteruskan untuk proses tindak lanjut investasi sehingga dapat segera memasuki tahap implementasi.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan bahwa pemerintah sedang memfokuskan penyelesaian dokumen awal sebagai fondasi percepatan investasi.

 

“Paling yang di kami sekarang finalisasi yang 13 proyek itu, pra-FS-nya. Nah, itu kan harus segera kita rampungkan. (target) Juli,” ujar Ahmad Erani Yustika.

 

Ia menambahkan, setelah proses prastudi kelayakan selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Danantara untuk segera ditindaklanjuti dalam tahap pengembangan proyek dan pembiayaan investasi. Salah satu proyek yang masuk dalam daftar tersebut adalah pembangunan kabel bawah laut yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan infrastruktur strategis nasional.

 

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah melaporkan rencana pengembangan 13 proyek hilirisasi tahap kedua kepada Presiden. Menurutnya, proyek-proyek tersebut akan melengkapi pelaksanaan hilirisasi tahap pertama yang sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking).

 

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” kata Bahlil Lahadalia.

 

Pengembangan proyek hilirisasi diyakini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah karena mendorong hadirnya kawasan industri berbasis potensi lokal. Dengan adanya fasilitas pengolahan di dekat sumber bahan baku, rantai pasok nasional menjadi lebih efisien sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

 

Selain meningkatkan nilai tambah komoditas, strategi hilirisasi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah mendorong optimalisasi berbagai sumber energi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan memperkuat kemandirian nasional.

 

Melalui percepatan penyelesaian 13 proyek tersebut, pemerintah berharap investasi industri dapat semakin merata di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran klaster-klaster industri baru di daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional, meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional, serta memperkuat fondasi transformasi ekonomi menuju industri berbasis nilai tambah yang berkelanjutan.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025