• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Maksimalkan Pengadaan Vaksin

Pemerintah Maksimalkan Pengadaan Vaksin

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 15 December 2021

Pemerintah Maksimalkan Pengadaan Vaksin

Oleh : Aulia Hawa

Pemerintah terus memaksimalkan pengadaan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Langkah tersebut dilaksanakan guna mengejar target menuju herd immunity dan mempercepat Indonesia keluar dari Pandemi Covid-19.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan vaksinasi nasional, Indonesia kembali kedatangan vaksin pada tanggal 2 Desember 2021 yakni dalam tahap ke-144 dan 145. Vaksin tersebut berasal dari dua merek yang berbeda, AstraZeneca dana Covovax dengan jumlah total lebih dari 5,5 juta dosis.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi menjadi lebih optimal.

Usman mengatakan, hal ini sudah menjadi komitmen pemerintah untuk mengamankan ketersediaan vaksin di Indonesia. Pemerintah juga terus meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah. Dengan kondisi geografis dan banyaknya jumlah penduduk, merupakan tantangan tersendiri untuk bisa segera mencapai terbangunnya herd immunity atau kekebalan kelompok.

Usman menyebut, dibutuhkan kerja sama dan peran serta semua elemen agar program vaksinasi nasional ini bisa semakin cepat dan luas. Dan yang terpenting adalah peran serta dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga tidak bosan dalam mengajak seluruh masyarakat agar segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin berkhasiat dan aman. Usman juga menuturkan, bahwa vaksinasi bukan sekadar upaya untuk melindungi diri, melainkan juga untuk melindungi keluarga dan seluruh masyarakat.
Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi terutama untuk kelompok masyarakat rentan seperti kelompok lansia.
Sementara itu Pemerintah Amerika Serikat juga terus mendukung Indonesia dalam memerangi Covid-19. Pada tanggal 7 Desember 2021 Amerika telah mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin Moderna untuk Inndonesia, bagian dari donasi vaksin berkelanjutan, melalui kemitraan dengan COVAX, Pemerintah Indonesia dan UNICEF.
Pemberian vaksinasi dengan dosis yang aman dan efektif ini tentu saja dapat menyelamatkan jiwa dan membentu melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19.
Perlu diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan donor terbesar untuk COVAX, dengan total komitmen 4 miliar dolar, yang telah membantu memfasilitasi donasi dengan total lebih dari 44,7 juta dosis vaksin kepada Indonesia.
Secara bilateral, sampai saat ini Amerika Serikat telah menyumbangkan 18,4 juta dosis vaksin Covid-19 kepada Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Amerika Serikat untuk terus memimpin upaya vaksinasi Covid-19 dunia, Amerika Serikat telah menyumbangkan total 1,1 miliar vaksin Covid-19 kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah di seluruh dunia.
Secara global, Amerika Serikat telah mengirimkan 291 juta dosis vaksin Covid-19 tanpa pamrih dan telah berjanji untuk memberikan 200 juta dosis lagi hingga Maret 2022.
Selain memberikan vaksin, pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra lainnya untuk memperkuat program vaksinasi di Indonesia dengan mendukung penambahan lokasi vaksinasi, pelatihan tenaga kesehatan untuk memberikan vaksin, melawan misinformasi tentang vaksin dan masih banyak lagi.
Hingga saat ini, lebih dari 3.400 vaksinator yang didukung USAID di 768 klinik keliling dan sementara telah memvaksinasi lebih dari 1,1 juta orang Indonesia dalam melawan Covid-19.
Sejak awal pandemi, pemerintah AS telah berkomitmen lebih dari 77 juta dolar untuk memberikan dukungan respons terhadap Covid-19 di Indonesia, yang merupakan tambahan lebih dari 1 miliar dolar dalam bentuk bantuan yang berkaitan dengan kesehatan selama dua dekade terakhir.
Amerika juga bekerja sama dengan Indonesia untuk mempercepat deteksi dan pelacakan kasus Covid-19, meningkatkan kemampuan laboratorium, pengawasan penyakit dan kapasitas respons cepat serta memastikan lebih banyak orang tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan orang lain.
Program Vaksinasi sudah sepatutnya dikebut agar herd immunity dapat dicapai dalam waktu cepat, kekebalan kelompok tentu saja merupakan target yang harus dicapai, karena hal tersebut tidak hanya melindungi komunitas masyarakat dari potensi tertular virus corona, tetapi juga menjadi penyelamat perekonomian masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Kritik Mahasiswa Dihargai, Pemerintah Tegaskan Tolak Perusakan Fasilitas Publik

August 13, 2026

MBG Ditopang Keamanan Pangan yang Makin Ketat dan Disiplin

August 13, 2026

Kritik Mahasiswa Dihargai, Pemerintah Tegaskan Tolak Perusakan Fasilitas Publik

By Kata IndonesiaAugust 13, 20260

Kritik Mahasiswa Dihargai, Pemerintah Tegaskan Tolak Perusakan Fasilitas Publik Jakarta – Menjelang peringatan HUT ke-81…

MBG Ditopang Keamanan Pangan yang Makin Ketat dan Disiplin

By Kata IndonesiaAugust 13, 20260

MBG Ditopang Keamanan Pangan yang Makin Ketat dan Disiplin   Oleh: Dhita Karuniawati  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan agar manfaat program strategis tersebut tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima, tetapi juga dari jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak, aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan. Penguatan pengawasan menjadi semakin penting seiring evaluasi terhadap sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah dengan memperkuat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan dalam pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa tim Kemenkes telah turun melakukan investigasi terhadap sejumlah kasus keracunan yang dilaporkan. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, ditemukan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada beberapa sampel makanan. Hasil investigasi tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan MBG, terutama pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Budi, pengawasan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas program MBG. Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan BGN untuk memperkuat penerapan standar higiene dan sanitasi dalam proses penyediaan makanan. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah memastikan seluruh SPPG memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Budi juga mengatakan bahwa BGN merespons masukan Kemenkes secara positif. Menurut dia, Kepala BGN Sudaryono telah menunjukkan komitmen untuk memastikan pemenuhan SLHS dalam waktu singkat sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya kasus serupa. Selain investigasi, Kemenkes akan memberikan pendampingan serta rekomendasi teknis kepada BGN berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan MBG tidak cukup hanya melalui peningkatan jumlah penerima manfaat dan kapasitas distribusi makanan. Program dengan cakupan besar membutuhkan sistem pengendalian mutu yang mampu memastikan keamanan makanan sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Aspek tersebut juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko. Ia menilai keamanan pangan harus ditempatkan sebagai standar yang tidak dapat dinegosiasikan dalam pelaksanaan MBG. Menurut Heri, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat. Heri juga menilai berbagai kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah perlu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai penyediaan makanan. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi harus dimulai sejak pemilihan bahan pangan, penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi kepada siswa. Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.…

Pemerintah Pastikan Keamanan Pangan di Setiap Ompreng MBG 

By Kata IndonesiaAugust 13, 20260

Pemerintah Pastikan Keamanan Pangan di Setiap Ompreng MBG Oleh: Zhafran Goldwin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui pembenahan tata kelola dan peningkatan standar keamanan pangan. Salah satu langkah pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) adalah mewajibkan setiap ompreng atau wadah makanan MBG mencantumkan batas waktu konsumsi. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada pekan depan sebagai upaya memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di sekolah. BGN akan mewajibkan setiap ompreng atau wadah makanan Program MBG mencantumkan batas waktu konsumsi. Kebijakan tersebut menjadi instrumen tambahan untuk memastikan makanan yang diterima peserta didik tetap berada dalam kondisi aman hingga dikonsumsi. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa informasi batas waktu konsumsi akan menjadi penanda bagi guru dan siswa untuk memastikan makanan dikonsumsi dalam kondisi aman. Pencantuman batas waktu konsumsi menjadi langkah sederhana yang memiliki fungsi penting dalam rantai penyediaan makanan. Informasi tersebut memberikan acuan mengenai kapan makanan masih berada dalam rentang waktu aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, penerima manfaat dan pihak sekolah dapat lebih mudah memastikan kelayakan makanan yang disajikan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mencakup standar keamanan pangan yang harus dijaga sejak pengolahan hingga makanan diterima dan dikonsumsi. Setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan makanan memenuhi prinsip kebersihan, kelayakan, dan keamanan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi unsur penting dalam memastikan makanan diproduksi dan didistribusikan sesuai ketentuan. Makanan MBG yang telah matang membutuhkan penanganan dan konsumsi dalam waktu yang tepat. Karena program mengutamakan makanan segar, pengendalian waktu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan. Aspek waktu juga menjadi perhatian dalam proses pengolahan hingga distribusi. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, sebelumnya meminta proses memasak, pemorsian hingga distribusi makanan pada dapur gizi berlangsung maksimal dalam empat jam. Hl ini guna mengurangi pertumbuhan bakteri.…

Keamanan Pangan MBG Diperkuat dengan Label Batas Aman Konsumsi

By Kata IndonesiaAugust 13, 20260

Keamanan Pangan MBG Diperkuat dengan Label Batas Aman Konsumsi Jakarta – Pemerintah terus memperkuat keamanan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.