• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Libatkan Masyarakat Lokal Wujudkan Kesuksesan Pembangunan IKN

Pemerintah Libatkan Masyarakat Lokal Wujudkan Kesuksesan Pembangunan IKN

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 August 2024

 

Oleh: Nana Gunawan

Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merupakan proyek strategis yang akan menjadi simbol kemajuan Indonesia dan diharapkan dapat menjadi pusat Pemerintahan yang modern dan mengedepankan energi hijau. Maka dari itu, masyarakat memiliki tugas yang sama dengan Pemerintah dalam menyukseskan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Masyarakat sekitar IKN Nusantara harus mampu menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat lainnya untuk terus mendukung suksesnya pembangunan IKN. Sudah menjadi tugas seluruh masyarakat untuk menyukseskan pembangunan IKN. Pasalnya dampak positif dari pembangunan IKN ini sangat besar bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat Indonesia secara umum.

Semua elemen masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok harus memiliki komitmen dan niat baik yang sama agar proses pembangunan IKN Nusantara dapat terus berjalan sesuai harapan tanpa adanya hambatan. Pemerintah dalam hal ini juga harus mampu meningkatkan optimisme masyarakat agar terus mempertahankan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk dukungannya terhadap kelancaran pembangunan IKN, bukan sebaliknya yang memperkeruh suasana dan membebani Pemerintah.

Otorita IKN menegaskan upaya-upaya pelibatan masyarakat sekitar yang dinilai penting dalam menyukseskan pembangunan pusat Pemerintah baru di Indonesia, yaitu di Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw mengatakan bahwa upaya-upaya pelibatan serta komunikasi yang terus menerus, kuat, dan berarti dengan masyarakat setempat mengambil bagian sangat penting dalam keberhasilan pembangunan IKN Nusantara.

Pelibatan dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya pendekatan melalui komunikasi, penyediaan berbagai program edukasi, serta beragam inisiatif lainnya. Tujuannya adalah untuk mempromosikan praktik baik keberlanjutan, usaha-usaha dalam melakukan proteksi lingkungan, dan manajemen lingkungan hidup termasuk eco-tourism yang akan menunjang keberlanjutan bagi masyarakat maupun komunitas setempat.

Selain itu, IKN Nusantara bertekad menjadi kota pertama di dunia yang menerapkan konsep Kota Hutan Berkelanjutan dan didesain sebagai kota cerdas. Penerapan teknologi tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, tetapi juga mengendalikan lingkungan perkotaan.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Prof. Ir. Mohammed Ali Berawi mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan ide, pendapat, harapan, dan kegelisahannya terkait pengembangan proyek tersebut.

Menurutnya, salah satu kunci kebahagiaan masyarakat dalam suatu kota terletak pada keterlibatan masyarakat dalam merencanakan lingkungan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Mohammed Ali Berawi juga menyebutkan bahwa Pemerintah berupaya menciptakan IKN Nusantara sebagai contoh kota masa depan yang tidak hanya mengedepankan kemajuan teknologi di berbagai aspek, tetapi juga mempertimbangkan kebahagiaan masyarakatnya sehingga dapat menjadi kota layak huni dan mampu menghadirkan kesejahteraan.

Sebagai inisiator dan pelaksana utama, Pemerintah memiliki peran krusial dalam pembangunan IKN, namun keterlibatan dari semua elemen masyarakat untuk menyukseskan pembangunan ini juga sangat diperlukan. Perencanaan yang matang, transparansi, serta pengelolaan anggaran yang efisien merupakan kunci utama suksesnya proyek IKN.

Pemerintah memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memprioritaskan aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Program-program sosialisasi harus dimasifkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi.

Partisipasi aktif dari masyarakat harus diberdayakan agar dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan IKN Nusantara, misalnya dengan pendidikan dan pelatihan yang rutin diberikan maka dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat sehingga mereka bisa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan budaya lokal.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo RI, Septriana Tangkary mengatakan bahwa pembangunan IKN memberikan peluang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Untuk itu, dengan keterlibatan semua elemen masyarakat, pembangunan IKN Nusantara dapat mencapai tujuan yang mencerminkan identitas bangsa dengan fondasi Pancasilan dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di sisi lain, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah tidak bisa membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara mandiri. Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk ikut serta mendukung kesuksesan pembangunan IKN. Pemerintah juga konsisten berupaya meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah Kalimantan Timur termasuk para tokoh masyarakat dan penggiat budaya. Pihak Otorita IKN tidak hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga merespons baik terhadap budaya lokal.

Maka dari itu, masyarakat Indonesia diharapkan tidak menurunkan dukungannya terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara karena Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan budaya lokal guna mendorong pemberdayaan masyarakat setempat. Melalui langkah-langkah konkret, IKN Nusantara dapat menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan tetap dilanjutkan hingga rampung di tahun 2045.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Nusa Bangsa Institute.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.