Pemerintah Kaji Ulang, Pastikan Penerima MBG Lebih Tepat Sasaran dan Transparan
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan manfaat program diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan melalui penyisiran ulang data lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi penerima manfaat, serta evaluasi distribusi layanan agar pelaksanaan program semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan pemerintah saat ini tengah memverifikasi kembali titik-titik SPPG agar operasional dapur MBG disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
“Dulu pendirian SPPG hanya memastikan ada sekolah di sekitarnya tanpa melihat apakah daerah tersebut merupakan wilayah stunting atau benar-benar membutuhkan. Bahkan di beberapa tempat jumlah SPPG terlalu banyak hingga saling berebut sasaran. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya,” ujar Agustina.
Selain melakukan evaluasi lokasi dapur, BGN juga memvalidasi sekitar 62,7 juta data calon penerima manfaat MBG. Data tersebut sedang dikonfirmasi dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kebutuhan sehingga penyaluran program dapat diprioritaskan kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat pada desil bawah serta daerah dengan tingkat stunting yang masih tinggi.
Agustina menegaskan bahwa proses evaluasi merupakan bagian dari upaya pemerintah menyempurnakan tata kelola MBG agar semakin akuntabel dan memberikan manfaat yang optimal. Pemerintah juga membuka ruang terhadap berbagai masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.
Sebelumnya, Agustina menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran BGN untuk mengkaji ulang sasaran penerima manfaat MBG. Presiden meminta agar penerima manfaat diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan masuk dalam kategori rentan, termasuk masyarakat desil bawah serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Seluruh masukan terkait pelaksanaan program juga diminta dikaji secara komprehensif sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lebih lanjut.
“Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi, ada usulan yang macam-macam,” kata Agustina usai menghadiri rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Melalui pemutakhiran data dan evaluasi menyeluruh tersebut, pemerintah optimistis pelaksanaan MBG akan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Perbaikan tata kelola diharapkan mampu memperkuat efektivitas program sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.
