Pemerintah Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan
Oleh : Kurnia Sandi
Pemerintah terus menjaga pasokan distribusi dan mengontrol stabilitas harga pangan. Dengan adanya pengawasan tersebut, kelangkaan barang pokok jelang Ramadhan diharapkan dapat diantisipasi.
Sembako adalah bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, beberapa minggu ini minyak goreng sempat langka.
Kelangkaan ini terjadi setelah pemerintah menurunkan harganya menjadi hanya 14.000 rupiah per liter. Ketika ada kelangkaan maka pemerintah berusaha menjaga agar pasokan minyak dan sembako lain lancar, sehingga masyarakat tidak kesulitan.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau operasi pasar di Palembang. Dalam kesempatan itu, beliau menyatakan bahwa pemerintah akan terus menjaga pasokan bahan pangan dan mendorong agar harganya terus stabil.
Dalam artian, tidak boleh menjual minyak goreng dan sembako lain di atas harga eceran tertinggi, karena jika ketahuan akan kena sanksi.
Dalam operasi pasar tersebut digelontorkan 14.000 liter minyak kemasan, 8.000 liter minyak curah, 2 ton beras, dan beberapa jenis sembako lainnya. Diharap dengan adanya operasi pasar maka masyarakat tidak akan mengalami kelangkaan minyak goreng dan sembako lain, sehingga harganya akan jadi stabil. Warga pun merasa tertolong karena sembako yang dijual harganya lebih murah daripada di pasaran.
Kelangkaan minyak goreng terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena adanya penimbunan. Kasus penimbunan terus diselidiki agar tidak merugikan masyarakat, dan pelakunya harus dihukum karena membuat harga minyak goreng jadi membumbung tinggi. Mereka akan terancam hukuman lima tahun penjara dan juga denda.
Kedua, kelangkaan terjadi karena distribusi yang kurang lancar. Pemerintah sudah menggelontorkan minyak, tetapi pada toko ritel hanya bisa menjual secara terbatas, sehingga sisanya disalurkan ke pasar tradisional. Namun pada praktiknya, di sana pun masih kesulitan untuk mendapatkan minyak.
Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah menyelidiki mengapa distribusinya kurang lancar. Jika ada kongkalikong antara distributor dengan toko, maka harus dihapuskan. Mereka bisa kena hukuman lima tahun penjara karena sengaja menahan alur distribusi minyak, demi kepentingannya sendiri.
Selain minyak goreng, sembako lain yang juga dijaga pasokannya adalah beras. Apalagi sebentar lagi bulan puasa, di mana masyarakat muslim membutuhkannya untuk zakat. Pemerintah berusaha agar pasokan beras mencukupi hingga beberapa bulan ke depan dan terus memantau stok di Bulog, agar tidak ada kesalahan dalam distribusinya.
Untuk pasokan beras sendiri sejak bertahun-tahun yang lalu, Indonesia sudah swasembada beras, dan meneruskan program dari era orde baru. Hal ini amat bagus karena hasil panen di negeri sendiri sudah mencukupi untuk dikonsumsi di dalam negeri. Kita tidak usah bergantung pada beras impor dari Vietnam atau Thailand, dan ketika impor maka bisa dipermainkan oleh harga sehingga bisa melonjak.
Ketika sudah swasembada beras maka itu adalah hasil dari program pemerintah yang dicanangkan sejak tahun 2014. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi membuat program cetak sawah dan ada 6.000 hektar lahan yang dijadikan sawah produktif di seluruh Indonesia. Kebanyakan sawah berada di luar Jawa karena di Jawa sudah penuh penduduk. Penambahan sawah tentu otomatis menambah persediaan beras.
Pemerintah terus berusaha agar persediaan minyak, beras, dan sembako lain terus mencukupi kebutuhan rakyat. Masyarakat tidak boleh jadi susah karena kelangkaan minyak, dan harga eceran tertinggi harus ditaati. Pedagang tidak boleh menimbun minyak goreng karena akan menyengsarakan banyak orang, dan mereka bisa kena hukuman lima tahun penjara.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
