Pemerintah Gerak Cepat Tangani Banjir dan Longsor di Sumatera, Ajak Masyarakat Lestarikan Alam

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Banjir dan Longsor di Sumatera, Ajak Masyarakat Lestarikan Alam

Medan — Pemerintah langsung bereaksi cepat sejak hari pertama banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

 

Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan warga, pemulihan akses vital, serta percepatan distribusi bantuan kemanusiaan.

 

Sehingga penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu upaya tersebut, yakni dengan juga melestarikan alam.

 

Presiden Prabowo meminta agar kesadaran masyarakat terkait pelestarian alam bisa lebih masif sejak sedini mungkin, bahkan jika perlu akan ditambahkan pada mata pelajaran di sekolah.

 

“Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia mulai, saya yakin sudah mulai, tapi perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita,” katanya.

 

Lebih lanjut, menurutnya, bencana alam akibat kerusakan lingkungan merupakan sebuah tantangan yang harus bisa dihadapi.

 

“Ini mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi,” ungkap Presiden Prabowo.

 

Presiden menekankan pemerintah telah mengerahkan jalur darat dan udara meski kondisi lapangan sangat menantang akibat akses terputus dan cuaca ekstrem.

 

“Pemerintah bergerak cepat,” tegasnya.

 

“Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ungkap Kepala Negara.

 

“Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” ujar Presiden.

 

Upaya percepatan tersebut diperkuat oleh adanya dukungan TNI Angkatan Laut.

 

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul menyatakan pengerahan alutsista dan personel dilakukan untuk memastikan evakuasi dan distribusi bantuan berjalan aman.

 

“Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk respons atas meningkatnya kebutuhan evakuasi, distribusi bantuan, serta penanganan medis di daerah terdampak,” kata Tunggul.

 

Berbagai kapal perang, helikopter, personel Kopaska, serta tim kesehatan marinir dikerahkan untuk mendukung operasi kemanusiaan.

 

Di tingkat koordinasi nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto langsung memimpin penanganan darurat dari Sumatera Utara dengan mendirikan posko terpadu di Tarutung.

 

“Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya di Majenang (Cilacap) dan Banjarnegara, bahwa operasi pencarian dan pertolongan akan menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

 

“Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak,” jelas Suharyanto.

 

Ia juga menegaskan pemerintah akan menggelar operasi modifikasi cuaca.

 

“Kita juga akan menggelar OMC demi percepatan penanganan darurat,” tegasnya.

 

Di tengah kerja cepat tersebut, seluruh masyarakat juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan agar bencana demikian bisa diminimalisasi di kemudian hari. (*)

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025