Pemerintah Genjot Hilirisasi Komoditas Perkebunan Strategis

Pemerintah Genjot Hilirisasi Komoditas Perkebunan Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat upaya hilirisasi komoditas perkebunan strategis sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat perekonomian pekebun. Adapun upaya percepatan oleh Kementan yakni melalui penyiapan lahan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

 

Program hilirisasi difokuskan pada tujuh komoditas strategis, yakni tebu, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas tersebut dengan target 870.000 hektare (ha) kebun rakyat pada periode 2025–2027. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di desa-desa sentra perkebunan.

 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa hilirisasi menjadi langkah penting agar komoditas perkebunan tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

 

“Kita ingin komoditas perkebunan memiliki nilai tambah yang lebih besar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi agar hasil perkebunan dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi yang memberikan keuntungan lebih bagi pekebun dan perekonomian nasional,” ujar Amran.

 

Ia menambahkan, pemerintah terus memastikan kesiapan berbagai aspek pendukung, mulai dari lahan, kelompok tani, hingga ekosistem industri agar program hilirisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

 

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengatakan bahwa penyiapan program hilirisasi dilakukan melalui pemetaan potensi lahan serta verifikasi langsung di lapangan.

 

“Kami turun langsung ke daerah untuk memastikan kesiapan CPCL, memetakan potensi lahan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pekebun, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini memang tidak sederhana, namun menjadi langkah penting agar program hilirisasi dapat berjalan optimal,” jelas Roni.

 

Menurutnya, selain penguatan budidaya, Kementan juga mendorong pengembangan berbagai produk turunan dari komoditas perkebunan, seperti gula dari tebu, produk olahan kelapa, cokelat dari kakao, hingga beragam produk rempah dari pala dan lada.

 

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong hilirisasi sebagai kunci peningkatan nilai tambah sektor perkebunan. Dengan dukungan anggaran, kesiapan lahan, serta sinergi antar pemangku kepentingan, program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing komoditas nasional di pasar global sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan.***