Pemerintah Galang Kekuatan Nasional Atasi Karhutla di Sejumlah Wilayah
Jakarta – Pemerintah terus menggalang kekuatan nasional untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan personel, peralatan, serta operasi darat dan udara guna menekan kemunculan titik api (hotspot) sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengintensifkan operasi pemadaman. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi puncak musim kemarau dan fenomena El Nino 2026 yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
Kepala BNPB Suharyanto menilai kekuatan personel di lapangan menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla. Menurut dia, keberadaan Satgas Darat yang melibatkan berbagai unsur menjadi kekuatan utama dalam memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas.
“Hasil operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan membuktikan bahwa Satgas Darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Basarnas, Relawan dan sektor swasta ini menjadi kekuatan utama dan harus semakin ditingkatkan kekuatannya,” ujar Suharyanto.
Selain operasi darat, pemerintah juga mengoptimalkan penanganan melalui operasi udara. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, masyarakat dan sektor swasta dinilai penting untuk memastikan respons terhadap titik api dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penanganan karhutla. Namun, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting, terutama ketika Indonesia menghadapi kondisi El Nino yang sangat kuat.
Raja Juli meminta masyarakat, pemerintah desa, serta aparat di tingkat lokal ikut memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Partisipasi masyarakat dinilai dapat mempercepat deteksi dini sekaligus mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Kami berharap kerja sama semua pihak, baik masyarakat, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa ya sampai seluruh elemen masyarakat dibawa untuk sama-sama berpartisipasi menyelesaikan masalah ini,” kata Raja Juli.
Pemerintah menilai sinergi lintas sektor merupakan kunci menghadapi ancaman karhutla. Penguatan Satgas, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta respons cepat terhadap kemunculan titik api diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas dan mengurangi risiko kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, serta lingkungan. (*)
