Pemerintah Fokus Produksi Gas Bumi Untuk Pilar Swasembada Energi

Pemerintah Fokus Produksi Gas Bumi Untuk Pilar Swasembada Energi

Riau – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kelancaran Operasional Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di daerahnya. Inisiatif ini diyakini menjadi terobosan penting untuk mendukung percepatan produksi migas di Riau, sekaligus memperkuat pilar swasembada energi nasional.

 

“Ini bisa jadi contoh seluruh Indonesia. Yang selama ini untuk rekomendasi izin pinjam pakai lahan saja itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kini bisa diselesaikan tujuh hari. Ini dalam rangka memudahkan ‘lifting’ minyak di beberapa blok di Riau,” katanya lagi.

 

Wahid menjelaskan, kendala teknis maupun administratif yang kerap menghambat operasi K3S dapat diurai melalui pembentukan satgas. Dengan keterlibatan berbagai pihak mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, hingga masyarakat, ia berharap produksi migas bisa kembali optimal.

 

Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menyebut pihaknya mendapat PI 10 persen dari sejumlah K3S yang beroperasi di Riau. Posisi ini menjadikan Riau Petroleum sebagai BUMD terbesar di Indonesia dalam pengelolaan PI migas.

 

“Kita membangun kerja sama K3S di Riau melakukan kegiatan operasional yang tujuannya meningkatkan produksi. K3S di lapangan menemui kondisi teknis dan non teknis. Jadi ini peran kita membantu tingkatkan produksi,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, pembentukan Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mengamankan kepentingan energi dan ekonomi masyarakat Riau.

 

“Dengan adanya satgas ini muara atau hilirnya adalah peningkatan produksi yang mana notabenenya akan memberikan pendapatan yang lebih besar lagi bagi Riau Petroleum ke depannya. Manfaatnya kita akan setor dividen ke Provinsi Riau,” jelasnya.

 

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada sektor hulu migas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen dalam dua tahun ke depan, dengan hulu migas sebagai salah satu pilar pentingnya.

 

Sementara itu, dukungan teknologi mutakhir dari perusahaan energi nasional juga ikut memperkuat upaya produksi. PT Elnusa Tbk, melalui layanan Coiled Tubing Services menghadirkan teknologi efisien untuk menjaga keberlanjutan produksi migas di lapangan-lapangan mature. Teknologi ini memungkinkan optimalisasi sumur tanpa harus mematikan operasi, sehingga lifting migas tetap terjaga.

 

 

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025