• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem melalui 29 Program

Pemerintah Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem melalui 29 Program

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 22 July 2026

Pemerintah Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem melalui 29 Program

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 29 program prioritas yang menyasar masyarakat miskin ekstrem hingga kelompok rentan miskin.

Kebijakan yang mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, 29 kebijakan yang dijalankan pemerintah terbagi dalam tiga kategori utama, yakni program penghapusan kemiskinan, program universal, dan program afirmatif.

Menurut Presiden, negara hadir secara nyata dengan memastikan masyarakat paling rentan memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

“(Keluarga-keluarga itu) menerima antara Rp75.000 sampai Rp250.000 per bulan. Sekolah Rakyat, anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu Rp4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pintar, 1,2 juta mahasiswa dibantu biaya hidup Rp800.000 sampai Rp1,4 juta per bulan,” kata Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat intervensi di sektor pendidikan melalui bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Program Indonesia Pintar yang menjangkau 22,1 juta siswa dari kelompok ekonomi terbawah.

 

Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi, sekaligus membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

 

“UKT dibantu, langsung dibayar ke perguruan tinggi. Program Indonesia Pintar, 22.100.000 siswa dari desil 1, 2, 3, 4, yang paling bawah. Jadi, keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa,” lanjut Presiden.

 

Di bidang kesehatan, pemerintah mencatat sebanyak 96,8 juta masyarakat telah menerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Di samping itu, berbagai subsidi dan bantuan, mulai dari LPG, solar, listrik, hingga bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng selama tiga bulan, telah menjangkau 33,24 juta keluarga penerima manfaat.

 

“Bantuan pangan, 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan, 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4. Tunjukkan negara mana seperti kita? Pasti ada yang lebih hebat, pasti, tetapi untuk bangsa Indonesia, not bad-lah. Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer,” ujar Presiden.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan bahwa keberhasilan agenda pengentasan kemiskinan membutuhkan orkestrasi yang solid antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

 

Menurutnya, target ambisius tersebut hanya dapat dicapai melalui konsistensi kebijakan dan penguatan implementasi di lapangan.

 

“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029. Ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata,” tegas Muhaimin.

 

Komitmen pemerintah melalui 29 program tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai prioritas nasional.

 

Dengan dukungan lintas sektor dan kesinambungan kebijakan, Indonesia dinilai berada pada jalur yang semakin kuat untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat. (*)

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif  

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif  

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan…

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

Transformasi Energi 2027 Menjadi Bukti Negara Bergerak Mengurangi Ketergantungan Impor

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Transformasi Energi 2027 Menjadi Bukti Negara Bergerak Mengurangi Ketergantungan Impor Oleh: Aziz Rahman Ketika ketidakpastian…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.