Pemerintah Evaluasi MBG, DPR Sambut Baik Moratorium Dapur Baru

Pemerintah Evaluasi MBG, DPR Sambut Baik Moratorium Dapur Baru

Jakarta – Langkah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penghentian sementara pembangunan dapur baru mendapat respons positif dari DPR.

Kebijakan yang ditempuh Badan Gizi Nasional (BGN) itu dinilai sebagai upaya memperkuat kualitas layanan, menata tata kelola program, serta memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan.

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik sejumlah langkah pembenahan yang diumumkan BGN, termasuk moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.

 

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles.

 

Menurutnya, keputusan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Selain menahan ekspansi pembangunan dapur baru, BGN juga menata kembali dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar layanan, perbaikan fasilitas, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

 

Charles menilai arah kebijakan baru ini sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan gizi masyarakat. “Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.

 

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa lembaganya kini lebih menitikberatkan pada kualitas layanan ketimbang mengejar target jumlah penerima manfaat. “Jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” ujar Nanik.

 

BGN juga memprioritaskan kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema pelaksanaan khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

 

“Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” kata Nanik.

 

Keberhasilan MBG ke depan tidak semata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kemampuannya menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.***

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025