• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Pemerintah Dorong Transformasi Bansos Jadi Program Pemberdayaan

Pemerintah Dorong Transformasi Bansos Jadi Program Pemberdayaan

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 25 July 2025

Pemerintah Dorong Transformasi Bansos Jadi Program Pemberdayaan

Jakarta – Negara hadir bukan hanya untuk memberi, tetapi juga untuk membangkitkan potensi rakyatnya. Melalui kebijakan baru di bawah Kementerian Sosial, bantuan sosial (bansos) kini tidak lagi berhenti pada penyaluran, tetapi bergerak menuju pem-berdayaan yang berkelanjutan. Pemerintah mendorong transformasi bansos agar men-jadi jalan bagi masyarakat untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera.

 

Program pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal terus digalakkan di berbagai wilayah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diajak untuk mengolah pelepah pisang, en-ceng gondok, dan bahan daur ulang menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya membangun kemandirian, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri warga untuk mengembangkan usahanya sendiri.

 

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa paradigma bansos harus berubah dari pasif menjadi produktif.

 

“Kita tidak ingin masyarakat selamanya bergantung. Bantuan itu perlu, tapi yang lebih penting adalah membuka jalan agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya dalam kunjungan ke lokasi pelatihan.

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati, menegaskan pent-ingnya kemitraan dengan perguruan tinggi dan komunitas lokal untuk memastikan pro-gram pemberdayaan berjalan efektif.

 

“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya berhenti di pelatihan, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

 

Transformasi bansos menjadi program pemberdayaan adalah bentuk nyata keber-pihakan negara. Dengan kerja nyata, kolaborasi, dan kepercayaan, masyarakat tidak hanya dibantu untuk bertahan—tetapi juga diberi harapan untuk tumbuh.

 

Program ini juga membuka peluang akses pembiayaan usaha mikro melalui sinergi dengan lembaga keuangan negara dan marketplace digital, sehingga produk-produk KPM dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah meyakini bahwa dengan kombinasi keterampilan, modal, dan pemasaran yang terintegrasi, upaya pengentasan kemiskinan akan lebih kokoh dan berkelanjutan.

 

Di berbagai daerah, hasilnya mulai terasa. Sejumlah KPM yang sebelumnya hanya menerima bantuan kini telah menjadi pelaku usaha kecil yang sukses menjual hasil ke-rajinannya hingga ke luar daerah. Cerita-cerita ini menjadi bukti bahwa ketika negara hadir tidak hanya memberi, tapi juga membimbing, rakyat mampu mengubah bantuan menjadi kekuatan untuk hidup lebih layak dan bermartabat. –

 

 

 

[edRW]

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.