• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Pemerintah Dorong Realisasi Investasi dan Hilirisasi di Kawasan Indonesia Timur

Pemerintah Dorong Realisasi Investasi dan Hilirisasi di Kawasan Indonesia Timur

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 16 March 2025

Pemerintah Dorong Realisasi Investasi dan Hilirisasi di Kawasan Indonesia Timur

Jakarta – Pemerintah terus mendorong realisasi investasi dan hilirisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menetapkan target investasi sebesar Rp 61,09 triliun pada 2025.

Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya Rp 26,9 triliun berdasarkan penetapan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Wahyu Hidayat mengungkapkan pihaknya masih meminta pertimbangan ulang terkait target tersebut.

 

“Kemarin kami minta dipertimbangkan kembali target Rp 61,09 triliun itu, kami minta disesuaikan dulu,” katanya.

 

Menurut Wahyu, kenaikan target ini cukup berat mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan operasional daerah dalam mengejar investasi.

 

Sebelumnya, operasional DPMPTSP NTB mengandalkan dana dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun kini DAK telah dihapus.

 

“Dengan kondisi seperti ini gimana cara kita mengejar target itu. Kemarin saja Rp 26,9 triliun, sekarang menjadi Rp 61,09 triliun,” ujarnya.

 

Meski demikian, realisasi investasi di NTB pada 2024 mencapai Rp 54,5 triliun, melampaui target RPJMD NTB sebesar Rp 25,4 triliun dan target BKPM RI sebesar Rp 26,9 triliun. Peningkatan ini didorong oleh investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyumbang Rp 37 triliun, diikuti sektor perindustrian Rp 10 triliun, serta pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 4 triliun.

 

Namun, Wahyu menilai sektor tambang tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat berakhir pada Desember 2024.

 

“Jadinya untuk hal ini yang kita kejar industri turunan tambangnya,” tandasnya.

 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin turut menyoroti dampak kontraksi sektor tambang terhadap ekspor daerah.

 

“Januari 2025 ini tidak ada ekspor yang terkait dengan hasil tambang. Izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat hanya sampai 31 Desember 2024. Sekarang mereka berproduksi untuk memenuhi kebutuhan smelter yang sudah dibangun di Sumbawa Barat juga,” jelasnya.

 

Kondisi ini menyebabkan nilai ekspor NTB pada Januari 2025 turun 97,12 persen dibanding Desember 2024, sementara nilai impor turun 51,74 persen pada periode yang sama. Pemerintah daerah kini berfokus pada percepatan hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan investasi di NTB.

 

***

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.