• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Dorong Mitigasi Bencana Jadi Dasar Tata Ruang Daerah

Pemerintah Dorong Mitigasi Bencana Jadi Dasar Tata Ruang Daerah

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 8 October 2026

Pemerintah Dorong Mitigasi Bencana Jadi Dasar Tata Ruang Daerah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Integrasi peta risiko bencana ke dalam tata ruang dinilai penting untuk memastikan pembangunan permukiman, infrastruktur, dan kawasan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi ancaman di setiap wilayah.

 

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian mengatakan integrasi peta risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang merupakan langkah penting untuk menciptakan wilayah yang lebih tangguh.

 

“Integrasi peta risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk menciptakan bangsa Indonesia yang lebih tangguh,” ujarnya.

 

Langkah tersebut menjadi bagian dari perubahan pendekatan penanggulangan bencana, dari yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi menjadi pembangunan yang mengutamakan pencegahan dan pengurangan risiko.

 

Data InaRISK yang diperbarui pada 1 Oktober 2026 menunjukkan rata-rata indeks risiko bencana Indonesia berada pada kategori sedang, dengan 149 dari 514 kabupaten/kota tercatat memiliki risiko tinggi. Data tersebut dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan prioritas mitigasi dan pembangunan daerah.

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga terus memperkuat tata kelola perencanaan ruang. Pada 2026, pemerintah menerbitkan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2026 yang memperbarui tata cara penyusunan dan peninjauan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang.

 

Dengan integrasi data risiko, tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berlangsung lebih aman dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kerugian sekaligus memastikan investasi pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

 

Sementara itu, Perekayasa Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Satelit (PRTS) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ega Asti Anggari, menegaskan teknologi satelit mendukung penggunaan ponsel untuk navigasi dan komunikasi, serta dimanfaatkan untuk pemantauan lingkungan, prakiraan cuaca, dan mitigasi bencana. Data satelit membantu memantau wilayah terdampak banjir dan kebakaran secara cepat dan luas untuk mendukung pengambilan keputusan.

 

“Satelit navigasi membantu menentukan posisi dan arah pesawat, kapal, kendaraan, hingga pengguna telepon pintar. Teknologi ini memudahkan kita menemukan lokasi, merencanakan perjalanan, serta meningkatkan keselamatan transportasi,” tutur Ega. (*)

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu, Buka Peluang Ikuti CPNS 2027

November 10, 2026

Harapan PPPK Terjawab Melalui Kebijakan Pengangkatan Penuh Waktu

November 10, 2026

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu, Buka Peluang Ikuti CPNS 2027

By Kata IndonesiaNovember 10, 20260

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu, Buka Peluang Ikuti CPNS 2027 Oleh Firda Nasution Pemerintah membuka…

Harapan PPPK Terjawab Melalui Kebijakan Pengangkatan Penuh Waktu

By Kata IndonesiaNovember 10, 20260

Harapan PPPK Terjawab Melalui Kebijakan Pengangkatan Penuh Waktu Jakarta – Pemerintah memberikan kepastian bahwa pegawai…

Pemerintah Perkuat Kepastian Kerja PPPK Melalui Pengalihan Status pada 2027

By Kata IndonesiaNovember 10, 20260

Pemerintah Perkuat Kepastian Kerja PPPK Melalui Pengalihan Status pada 2027 Jakarta – Pemerintah menyepakati rencana…

Satu Data Indonesia Harus Mengakhiri Kerumitan Administrasi Rakyat

By Kata IndonesiaNovember 10, 20260

Satu Data Indonesia Harus Mengakhiri Kerumitan Administrasi Rakyat Oleh: Aryo Wicaksono Pemerintah terus mendorong pembenahan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.