Pemerintah Dorong Hilirisasi Riset Tahap II untuk Percepat Inovasi Siap Industri

Pemerintah Dorong Hilirisasi Riset Tahap II untuk Percepat Inovasi Siap Industri

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Program Hilirisasi dan Kemitraan Tahap II Tahun 2026.

Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah mendorong perguruan tinggi mempercepat pemanfaatan hasil riset, agar tidak berhenti sebagai tumpukan publikasi ilmiah, melainkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan dunia industri.

 

Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemdiktisaintek, Yos Sunitiyoso, menegaskan bahwa arah kebijakan riset nasional kini difokuskan untuk menjawab persoalan bangsa secara konkret.

 

“Kita mencoba tidak hanya untuk meningkatkan kualitas atau keberhasilan dari riset yang kita lakukan, tapi juga mencoba menjawab apa yang menjadi tantangan strategis bangsa ini,” ujarnya.

 

 

 

 

Yos memaparkan, sepanjang tahun ini pemerintah telah mengucurkan dana hingga Rp454 miliar untuk membiayai lebih dari 1.070 judul penelitian aplikatif hasil sinergi akademisi dan industri.

 

 

 

 

Rinciannya, 924 judul didanai melalui skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp317 miliar, serta 146 judul lainnya melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp136 miliar.

 

 

 

 

Besarnya alokasi ini menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekosistem riset nasional secara berkelanjutan.

 

 

 

 

Untuk tahun anggaran 2026, Kemdiktisaintek membuka tiga skema utama.

 

 

 

 

Pertama, Program Hilirisasi Riset Tahap II yang mempertemukan inovasi kampus dengan kebutuhan industri melalui lima tema prioritas: ketahanan energi, pengelolaan sampah, ketahanan kesehatan nasional, swasembada pangan, serta digitalisasi dan kecerdasan buatan.

 

 

 

 

Kedua, Riset Kemitraan Internasional yang membuka peluang kolaborasi peneliti dalam negeri dengan mitra global bereputasi, terbagi menjadi kategori publikasi ilmiah bereputasi global (Q1/Q2) dan kategori produk inovasi terapan atau prototipe komersial.

 

 

 

 

Ketiga, program terobosan Hackathon Deeptech dengan fasilitas pendanaan hingga Rp1,5 miliar bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kompetisi bertaraf nasional.

 

 

 

 

“Penyelenggaraan hackathon ini tujuannya untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang nyata yang dihadapi, misalnya bekerja sama dengan Danantara untuk hackathon industri semikonduktor, ketahanan pangan dengan Kementerian Pertanian, maupun transisi energi,” kata Yos.

 

 

 

 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto turut mengajak perguruan tinggi memperluas kolaborasi lintas sektor agar hasil riset mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

 

 

 

 

“Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga perlu melahirkan inovasi yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Brian.

 

 

 

 

Melalui ketiga skema tersebut, produk riset nasional tidak lagi berhenti sebagai gagasan di atas kertas, tetapi mampu diinkubasi, diproduksi secara massal, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025