Pemerintah Buka Kanal Aduan Guru untuk Perkuat Pengawasan MBG
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal aduan khusus bagi guru sebagai upaya memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi tenaga pendidik dalam menyampaikan berbagai informasi, mulai dari masukan, kritik, keluhan, hingga temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Kanal komunikasi tersebut dapat diakses melalui surat elektronik saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. Melalui layanan ini, guru memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG di satuan pendidikan.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan bahwa keterlibatan guru sangat penting karena mereka berada di lingkungan sekolah dan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik setiap hari. Menurutnya, guru memiliki posisi strategis untuk mengawasi pelaksanaan program sekaligus memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi di lapangan.
“Keterlibatan guru sangat penting karena guru berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan MBG,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh guru akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama program berlangsung.
Sudaryono juga mengajak para guru untuk memanfaatkan kanal tersebut sebagai sarana menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan MBG.
“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait MBG,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, pembukaan kanal aduan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara bertahap sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, meningkatkan kualitas kami dan meningkatkan keterbukaan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan MBG, termasuk mempercepat perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam mengawasi pelaksanaan program.
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Selain meningkatkan kualitas gizi, MBG juga diharapkan mampu menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam rantai pasok pangan.
