Pemerintah Berkomitmen Sejahterakan dan Tegakan Hukum Demi Lindungi Rakyat Papua
Oleh : Alfred Jigibalom
Pemerintah RI terus berkomitmen dengan kuat untuk bisa mensejahterahkan masyarakat di Papua. Hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk menindak tegas secara hukum seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan KST Papua kepada rakyat Bumi Cenderawasih.
Sederet aksi yang telah dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang juga bisa disebut dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua pimpinan Egianus Kogoya memang beragam.
Terbaru, mereka telah melakukan pembakaran pada pesawat Susi Air dan juga melakukan penyanderaan kepada pilot asal Selandia Baru dimana kasus itu mampu menyita banyak perhatian dari publik.
Perlu diketahui bahwa sebenarnya aksi yang telah dilakukan oleh KST di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 silam dan hingga saat ini masih belum mereda.
Akibat banyak aksi yang menunjukkan kebrutalan dan kebengisan itu, kini telah banyak menelan korban jiwa. Maka dari itu KST Papua memang harus segera bisa dihentikan.
Terkait hal tersebut, Danrem 172/PWY, Brigjen Juinta Omboh Sembiring mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pengerahan akan potensi dan juga segala sumber daya, baik itu dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) termasuk semua korps yang ada di Papua untuk ikut serta dalam melakukan operasi itu.
Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa saat ini, terkait dengan pengamanan di Bandar Udara (Bandara) Paro telah dilakukan dan juga dikuasai oleh pihak aparat keamanan dari personel gabungan TNI dan Polri. Di sisi lain, Distrik Paro sendiri dilaporkan sudah tidak berpenghuni.
Bagaimana tidak, pasalnya sejumlah masyarakat yang berada di distrik tersebut mengaku sangat ketakutan dan khawatir dengan terus-menerus adanya aksi teror hingga intimidasi dan provokasi yang dilakukan oleh KST Papua pimpinan Egianus Kogoya. Sehingga hal tersebut membuat warga melakukan pengungsian untuk bisa berpindah tempat menuju ke tempat yang jauh lebih aman untuk mereka.
Kepindahan warga pun juga turut serta dibantu dengan sangat maksimal oleh para aparat keamanan, TNI dan Polri bahkan rela menyusuri hutan demi bisa menjamin keselamatan masyarakat dan mengantarkan mereka ke tempat pengungsian yang jauh lebih aman serta melindungi mereka dari ancaman bahaya.
Brigjen Juinta Omboh Sembiring menambahkan bahwa karena pihaknya sudah menyatakan akan menghentikan KST Papua dengan tegas, maka apabila masih ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghalangi atau juga terlihat tidak mendukung pola hukum yang dilakukan serta diupayakan oleh aparat keamanan TNI dan Polri, maka mereka juga bisa dikatakan sebagai bagian dari kelompok KST tersebut.
Sementara itu, Danpas Brimob 3 Korbrimob Polri, Brigjen Gatot Haribowo menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh TNI dalam melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air, Philips Mark Marthens. Dirinya menambahkan bahwa pihaknya dengan rutin melakukan patroli dan juga terus melakukan penambahan jumlah personal dan sangat berharap supaya operasi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar.
Pada kesempatan lain, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk menjaga kestabilan dan juga keamanan di Tanah Papua, menurutnya memang perlu adanya aksi bersifat defensif aktif dari para penegak hukum dan juga para penjaga keamanan wilayah. Sehingga menurutnya, strategi yang lebih tepat untuk digunakan adalah bukan dengan ofensif, melainkan defensif aktif untuk melakukan perlindungan.
Wapres RI pun sangat meyakini bahwa dengan terciptanya keamanan di Papua, menjadi salah satu kunci utama dalam melaksanakan program pembangunan dan juga percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh jajaran pengamanan wilayah untuk dapat terus mengawal terciptanya suasana aman dan damai di wilayah Papua.
Dengan adanya penciptaan kestabilan, kondusifitas dan juga keamanan itu maka seluruh upaya pembangunan kesejahteraan Papua yang memang sebelumnya telah dirancang oleh Pemerintah RI bisa dapat berjalan dengan baik dan juga nanti manfaatnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Papua sendiri.
Pemerintah sendiri sangat menginginkan adanya pendekatan dan pembangunan kesejahteraan. Namun tentunya terkait dengan pembangunan kesejahteraan itu akan bisa berjalan dengan baik apabila keamanan di wilayah bisa berjalan dengan baik pula. Khusus untuk di wilayah Papua Pegunungan, Wapres menegaskan akan segera bisa dibuat kondusif pula seperti pada kelima provinsi lain di Papua.
Perlindungan pada rakyat Papua sudah dijamin dengan sangat baik dan juga diupayakan dengan berbagai macam langkah oleh Pemerintah RI. Maka dari itu, memang penindakan kepada KST digunakan tindakan hukum yang tegas karena upaya menstabilkan situasi tersebut akan sejalan dengan adanya kelancaran pada program kesejahteraan Bumi Cenderawasih.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali
