• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Berikan Perhatian Serius Pada Pembangunan Papua

Pemerintah Berikan Perhatian Serius Pada Pembangunan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 29 September 2024

Pemerintah Berikan Perhatian Serius Pada Pembangunan Papua

Oleh : Marcellino Angel Krey

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua. Dalam upaya ini, berbagai program strategis telah disiapkan untuk diterapkan pada tahun 2025. Fokus pemerintah pusat pada percepatan pembangunan Papua ini, tak hanya menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas, namun juga sebagai model pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bidang pembangunan Timur Indonesia dan Papua, Theofransus Litaay, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian penuh pada pelaksanaan program ini hingga tahun 2025.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian, yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

Salah satu program unggulan yang akan diimplementasikan adalah penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat Papua, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, anak balita, serta siswa di seluruh jenjang pendidikan. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dan akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
Pelaksanaan program ini menjadi sangat penting, mengingat tingkat gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah yang signifikan di Papua. Melalui intervensi ini, pemerintah berharap dapat mencegah terjadinya stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Papua, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan produktif.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat di Papua sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, telah dilakukan uji coba program pemberian makanan bergizi sehat di Kota Jayapura, bekerja sama dengan UNICEF.
Hasil dari program ini sangat positif, terutama dalam mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak. Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan program serupa di seluruh wilayah Papua pada tahun 2025. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Papua, khususnya anak-anak, dapat terhindar dari masalah kesehatan yang sering kali disebabkan oleh kurangnya asupan gizi.
Selain fokus pada sektor kesehatan, pemerintah juga menempatkan perhatian besar pada peningkatan layanan kesehatan di Papua. Pada tahun 2025, pemerintah berencana untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit di wilayah tersebut. Rumah sakit tipe D di Papua akan ditingkatkan menjadi tipe C dengan peralatan medis yang lebih lengkap.
Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Papua, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil, terhadap layanan kesehatan yang memadai. Kehadiran rumah sakit tipe C di Papua juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan antara wilayah Papua dan daerah lain di Indonesia.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah telah menyiapkan program renovasi sekolah dan penyediaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak. Renovasi ini melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama, yang akan bekerja sama dalam menentukan sekolah-sekolah mana saja yang membutuhkan perbaikan.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun sekolah unggulan di Papua. Tujuan dari pembangunan sekolah unggulan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya bagi masyarakat asli Papua. Dengan adanya sekolah unggulan, diharapkan Papua dapat mencetak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Di sektor pertanian, pemerintah berencana untuk mengembangkan lumbung pangan nasional di Papua. Program ini melibatkan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, dengan target 80 ribu hektare lahan yang diintensifikasi dan 150 ribu hektare sawah baru yang akan dicetak, terutama di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Pengembangan lumbung pangan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan di Papua, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan dukungan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, diharapkan sektor pertanian di Papua dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga tidak tinggal diam dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah dan panjang dengan pemerintah pusat. Dalam rangka memastikan keselarasan ini, pemerintah provinsi bersama dengan Econusa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Sorong.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan di Papua tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.
Sheilla Anna Edwina Tarami dari Econusa menegaskan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dalam pembangunan Papua. Menurutnya, pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, serta mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
Dalam hal ini, Econusa telah aktif mendukung berbagai inisiatif lokal yang berfokus pada ketahanan masyarakat, advokasi kebijakan, dan pengembangan ekonomi lokal di Papua dan Maluku. Dukungan dari lembaga seperti Econusa sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya, George Yarangga, menyampaikan harapannya agar Bimtek yang digelar dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian ekosistem.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang terarah, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang dan tanggap terhadap bencana.
Pembangunan di Papua bukanlah sekadar janji, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan keberlanjutan. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung percepatan pembangunan ini, demi tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Papua.

)* Penulis Mahasiswa Papua Tinggal di Surabaya

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.