• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Bergerak Cepat Jaga Kestabilan Harga Beras di Indonesia

Pemerintah Bergerak Cepat Jaga Kestabilan Harga Beras di Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 27 September 2023

Pemerintah Bergerak Cepat Jaga Kestabilan Harga Beras di Indonesia

Oleh : Arifin Setiawan

Pemerintah terus bergerak cepat dalam menjaga stabilitas harga beras di Indonesia yang saat ini mengalami penyesuaian akibat dampak kemarau panjang. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM).

Masifnya Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh Indonesia merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam mewujudkan stabilitas harga beras. Pemerintah menjamin harga beras terjangkau oleh masyarakat dan stok nya selalu tersedia di pasaran. Walaupun produksi beras dalam negeri sedang menurun akibat fenomena iklim el nino, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah nyata untuk menjamin Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersedia hingga beberapa bulan ke depan.

Masyarakat tidak perlu khawatir merespons fluktuasi harga beras yang terjadi. Hal tersebut merupakan sebuah kelumrahan dalam mekanisme ekonomi. Mengingat beras sebagai komoditas pokok, Pemerintah melakukan intervensi pasar melalui program Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk mewujudkan stabilitas harga beras di pasaran. Selain itu, Pemerintah juga mempercepat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menyalurkan bansos beras kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Kemendag, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh Indonesia. Hal ini guna memastikan jaminan ketersediaan beras dengan harga terjangkau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara barat, Jauhari menyatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan di Kota Mataram atas instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (Pemda). Program ini sangat berimplikasi positif untuk menstabilkan harga beras serta mengendalikan inflasi. Keberhasilan program ini di Kota Mataram akan membawa manfaat positif bagi wilayah NTB lainnya karena Mataram merupakan barometer perekonomian wilayah tersebut.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait bersama Pemerintah Daerah untuk mempercepat bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan beras dapat membantu meringankan tekanan harga beras yang berdampak pada indeks harga konsumen, meningkatkan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas stok, menekan harga beras di pasar dan membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah hingga menurun secara bertahap. Dalam program bantuan beras, pemerintah menyalurkan sekitar 210 ribu ton bantuan beras setiap bulan dengan alokasi stok per triwulan mencapai 640 ton beras dari gudang bulog. Saat ini beras SPHP dari bulog telah mulai disalurkan ke pasar di setiap daerahnnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyalurkan bantuan sosial beras kepada 122.047 keluarga yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (Bansos) dari Pemerintah Pusat sebagai upaya menekan kenaikan harga beras.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengemukakan bahwa Bantuan Sosial berupa beras merupakan program Pemerintah Pusat dalam upaya menghadapi gejolak harga beras akibat fenomena iklim el nino. Bantuan ini akan dilakukan selama 3 bulan ke depan hingga November 2023. Dalam hal ini, Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan Perum Bulog dan PT. Pos Indonesia (persero) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Penyaluran bantuan beras wajib didistribusikan tepat sasaran dimana penerima bantuan tersebut merupakan keluarga penerima manfaat (KPM), proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan menimalisir kekeliruan di lapangan.

Adanya kelangkaan beras sangat berpotensi terjadi karena produsen utama beras global seperti India melarang adanya aktivitas ekspor beras pada bulan Juli lalu demi bisa memenuhi kebutuhan domestik mereka sendiri. Sementara itu, di beberapa negara lain juga memberikan sinyal akan melakukan langkah yang serupa. Hal ini berdampak negatif pada terganggunya rantai suplai beras global yang turut dirasakan Indonesia.

Sedangkan di dalam negeri sendiri, harga beras memang mulai merambat naik sejak bulan Juli tahun 2022 lalu, akibat adanya anjlok produksi nasional di tengah kemarau yang panjang dengan fenomena El Nino kala itu, yang mana diperkirakan akan terus berlangsung sampai awal tahun 2024 mendatang dan juga ada fenomena kenaikan harga pupuk akibat Perang Rusia dan Ukraina.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto menyatakan komitmen stabilisasi beras tidak hanya dilakukan pada saat ini, tetapi merupakan rangkaian kegiatan jangka panjang demi tercapainya ketahanan pangan. Hal ini merupakan salah satu bekal untuk mewujudkan generasi unggul dan mencapai visi Indonesia emas 2045. Bapanas menindak lanjuti perintah Presiden Joko Widodo agar manajemen pangan pangan nasional dilakukan secara komprehensif dan simultan. Sehingga tidak rentan dalam menghadapi situasi global yang dinamis.

Serangkaian program yang dilakukan Pemerintah untuk menstabilkan harga beras layak diapresiasi karena telah terbukti nyata meredam gejolak harga beras di pasaran. Selain itu, Pemerintah juga mencanangkan berbagai program unggulan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional jangka panjang. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen kuat Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis merupakan Pegiat Lentera Institut

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.