• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Antisipasi Ancaman KST Papua Jelang Pemilu 2024

Pemerintah Antisipasi Ancaman KST Papua Jelang Pemilu 2024

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 28 October 2023

Pemerintah Antisipasi Ancaman KST Papua Jelang Pemilu 2024

Oleh : Alvaro Hukubun

Saat ini Indonesia memasuki tahun politik, dimana Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah-langkah antisipatif menjelang Pemilu 2024 di Papua, untuk mengatasi potensi ancaman KST (Konflik Sosial dan Terorisme). Upaya intensifikasi dialog dengan kelompok masyarakat dan peningkatan keamanan di wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas selama periode pemilu mendatang.

Tahapan Pemilu menjadi perhatian khusus pemerintah terutama wilayah rawan konflik. Menanggapi hal itu, Deputi V Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja mengatakan bahwa keamanan di wilayah Papua saat Pemilu 2024 menjadi salah satu perhatian Menko Polhukam Mahfud MD.

Pemilu serentak 2024 akan memasuki tahapan krusial. Penyelenggara dituntut profesional dan proporsional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan di wilayah Papua. Tidak hanya kerawanan Kamtibmas, faktor geografis serta karakteristik daerah di tanah Papua jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi potensi konflik pada Pemilu serentak 2024.

Irjen Pol Rodja juga mengingatkan sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi para penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan di Papua. Beberapa di antaranya adalah pengalaman konflik kerusuhan horizontal di momen pemilihan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu ada pula kerawanan karena permasalahan teknis seperti kekurangan SDM, keterbatasan sarana, serta beban kerja yang terlampau besar. Pada Pemilu tahun sebelumnya, beban kerja yang besar ini juga menyebabkan sejumlah penyelenggara Pemilu di Papua tutup usia.
Konflik yang sering kalinya terjadi di wilayah papua merupakan ancaman dari anggota Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) yang selalu ingin merdekakan wilayah Papua dari Indonesia. KST Papua memanfaatkan keadaan jelang Pemilu 2024 untuk memprovokasi hingga membuat keributan di wilayah Papua.
Terkait hal tersebut, salah seorang Tokoh Adat Papua, Herman Albert Yoku, benar-benar marah melihat kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh KST di Bumi Cenderawasih. Untuk itu ia mengutuk kelompok tersebut dalam hal apa pun. Pasalnya, kelompok tersebut telah melakukan pelbagai rentetan aksi kejatahan yang sudah jauh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam menghadapi ancaman-ancaman KST Papua, Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati meyakini kelompok separatis teroris (KST) di Papua bisa diselesaikan sampai ke akarnya. Susaningtyas mengatakan Memasuki tahun politik seharusnya separatisme Papua harus bisa diselesaikan secara tuntas pada tataran nasional dan internasional.
Lebih lanjut, Susaningtyas mengatakan Memasuki 2024 seharusnya TNI fokus berbenah diri untuk bisa menyelesaikan separatisme Papua. Dengan penyelesaian separatisme Papua secara komprehensif, maka bangsa Indonesia dapat menyelenggarakan tahapan Pilpres, Pileg, dan Pilkada tanpa gangguan stabilitas keamanan dalam negeri sekaligus TNI dapat berkonsentrasi pada geopolitik Kawasan.
Penguatan keamanan di Papua menjadi prioritas utama pemerintah menjelang Pemilu 2024. Peningkatan kehadiran aparat keamanan, baik di tingkat nasional maupun lokal, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi proses pemilihan. Pengawasan yang ketat dilakukan untuk mengidentifikasi dan merespons potensi ancaman KST sebelum mereka berkembang menjadi ancaman serius.
Strategi yang dimaksud, antara lain TNI dan Polri menyiapkan personel pengamanan yang profesional dan terlatih, menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan utama, hingga peralatan khusus. Hal ini karena Pemilu dilaksanakan serentak sehingga tidak ada personel pengamanan untuk membantu satuan kewilayahan lain.
Saat ini aparat keamanan akan melakukan safari yang di gelar dari polda dan dari institusi keamanan lainnya di empat daerah Kegiatan Safari Pemilu 2024 bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan.
Mendukung kegiatan safari untuk menjaga keamanan wilayah dari ancaman KST Papua, Brigjen TNI Ahmad Fauzi Cendrawasih selaku Kapoksahli Kodam XVII/Cendrawasih menjelaskan bahwa TNI memiliki peran multifungsi yang telah mempersiapkan mereka untuk mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024.
Ahmad Fauzi mengatakan bahwa Kodam XVII/Cendrawasih telah menyiapkan pasukan untuk menjaga keamanan Pemilu 2024 dan telah mengidentifikasi titik-titik kerawanan yang akan diamankan selama pelaksanaan pemilu. Kami menyadari potensi kerawanan yang beragam selama pemilu dan bersama-sama berupaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut di daerah mereka,
Selain aparat keamanan, kementerian lain turut membantu dalam mengantisipasi ancaman yang timbul dari KST Papua. Perlunya optimalisasi fungsi forum kewaspadaan dini masyarakat pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KPU juga berkolaborasi dalam penyediaan dukungan distribusi logistik Pemilu 2024 terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Sementara Bawaslu diminta meningkatkan ketahanan masyarakat dari bahaya provokasi, terutama di media sosial, dengan memasifkan sosialisasi dan edukasi.
Dibutuhkan sinergitas dari semua pihak terutama TNI dan polri dalam menjamin situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dari segala bentuk ancaman KST Papua untuk berkolaborasi mensukseskan Pemilu 2024.

Pemerintah telah mempersiapkan segala jenis strategi dalam upaya mengantisipasi keamanan wilayah Papua dari kelompok KST, sehingga semakin memperkecil kemungkinan mereka berbuat seenaknya dan semakin mengganggu keamanan serta stabilitas negara.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakar

Pemerintah Dorong Mangrove Jadi Sumber Ekonomi Hijau dan Lapangan Kerja Baru

July 29, 2026

Melindungi Anak dan Remaja dari Rekrutmen Terorisme Digital

July 29, 2026

Pemerintah Dorong Mangrove Jadi Sumber Ekonomi Hijau dan Lapangan Kerja Baru

By Kata IndonesiaJuly 29, 20260

Pemerintah Dorong Mangrove Jadi Sumber Ekonomi Hijau dan Lapangan Kerja Baru Bali – Menteri Lingkungan…

Melindungi Anak dan Remaja dari Rekrutmen Terorisme Digital

By Kata IndonesiaJuly 29, 20260

Melindungi Anak dan Remaja dari Rekrutmen Terorisme Digital Oleh: Dhita Karuniawati Perkembangan teknologi digital telah…

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By Kata IndonesiaJuly 29, 20260

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

Terorisme Digital Makin Adaptif, Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pencegahan Ekstremisme

By Kata IndonesiaJuly 29, 20260

Terorisme Digital Makin Adaptif, Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pencegahan Ekstremisme Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.