• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pembukaan Rangkaian IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 di Bali Simbol Solidaritas Global dan Komitmen Pembangunan Inklusif

Pembukaan Rangkaian IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 di Bali Simbol Solidaritas Global dan Komitmen Pembangunan Inklusif

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 1 September 2024

Pembukaan Rangkaian IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 di Bali Simbol Solidaritas Global dan Komitmen Pembangunan Inklusif

Oleh: Wahyu Utomo

Bali kembali menjadi lokasi dari dua perhelatan internasional yang tidak hanya memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di kancah global, tetapi juga mengukuhkan semangat solidaritas dan kerja sama antarnegara berkembang, yakni Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF-MSP) 2024. Kedua forum ini, yang digelar secara bersamaan, membawa nuansa euforia yang menggema di seluruh Bali dan sekitarnya, menandakan betapa pentingnya pertemuan-pertemuan ini bagi masa depan pembangunan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tema utama IAF ke-2, “Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063,” menggugah ingatan akan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang menjadi fondasi solidaritas antara negara-negara berkembang. Dalam semangat tersebut, IAF ke-2 hadir untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan negara-negara Afrika dalam empat sektor prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mineral. Forum ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hubungan diplomatik, tetapi juga membuka jalan bagi diversifikasi pasar ekspor, perluasan pasokan komoditas, dan peningkatan investasi luar negeri.

Sementara itu, HLF-MSP 2024, yang mengusung tema “Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change,” menjadi platform penting untuk memperkuat kemitraan lintas sektoral, baik antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga akademisi. Forum ini dirancang untuk menjadi katalisator solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, termasuk upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri, euforia yang menyelimuti Bali selama berlangsungnya IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 sangat terasa. Sejak hari pertama, Bali dipenuhi dengan delegasi dari berbagai negara Afrika dan pemimpin dari berbagai sektor yang datang dengan harapan besar akan masa depan yang lebih baik melalui kerja sama yang lebih erat. Suasana ini tidak hanya tercermin dari berbagai pertemuan dan diskusi yang berlangsung secara intensif, tetapi juga dari acara-acara budaya yang digelar di berbagai sudut Bali, yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dan Afrika dalam harmoni yang indah.

Kemeriahan tersebut juga diiringi dengan optimisme yang kuat, baik dari para peserta maupun pengamat internasional. Para peserta forum sepakat bahwa kedua perhelatan ini memberikan energi baru bagi upaya memperkuat solidaritas antarnegara berkembang. Para pejabat tinggi Indonesia yang terlibat dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa euforia yang terasa di Bali merupakan bukti bahwa negara-negara berkembang memiliki potensi besar yang siap untuk dioptimalkan melalui kerja sama yang lebih intensif.

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Mansury, menyampaikan bahwa kedekatan antara Indonesia dan negara-negara Afrika bukanlah hal yang baru, tetapi memiliki akar yang kuat sejak Konferensi Asia-Afrika. IAF ke-2 ini, menurutnya, menjadi momentum yang tepat untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan tersebut dalam konteks yang lebih relevan dengan tantangan global saat ini. Pahala menambahkan bahwa melalui forum ini, Indonesia dan Afrika memiliki kesempatan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk isu-isu perubahan iklim, ketahanan energi, dan kesehatan global.

Di sisi lain, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani, menekankan bahwa HLF-MSP 2024 adalah kelanjutan dari keberhasilan Indonesia dalam memimpin forum-forum internasional sebelumnya, seperti presidensi G20. Ia menilai bahwa forum ini menunjukkan bagaimana Indonesia mampu menggalang kemitraan multi-pihak yang inklusif dan produktif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan global.

Keberhasilan IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 tidak hanya terletak pada jumlah kesepakatan yang tercapai atau nilai investasi yang dihasilkan, tetapi juga pada semangat kebersamaan yang terbangun selama berlangsungnya kedua forum tersebut. Semangat ini, yang tercermin dari berbagai diskusi, presentasi, dan kesepakatan yang dicapai, memberikan harapan bahwa negara-negara berkembang dapat bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Forum ini juga menegaskan bahwa Indonesia dan negara-negara Afrika memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan global yang lebih adil dan inklusif. Kolaborasi yang lebih erat antara negara-negara ini akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, termasuk dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas energi.

Euforia yang terasa di Bali selama berlangsungnya IAF ke-2 dan HLF-MSP 2024 adalah refleksi dari harapan besar akan masa depan yang lebih baik. Dengan semangat solidaritas yang kuat, kerja sama yang inklusif, dan kemitraan yang erat, Indonesia dan negara-negara Afrika siap melangkah menuju era baru yang penuh dengan peluang dan harapan. Inilah saatnya bagi Global South untuk bersinar dan menunjukkan bahwa dengan kebersamaan, segala tantangan dapat diatasi dan masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan.

)*Pengamat Ekonomi dan Bisnis Lembaga Gala Indomedia

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.