Pemberdayaan UMKM Jadi Prioritas dalam Pembangunan Nasional

Pemberdayaan UMKM Jadi Prioritas dalam Pembangunan Nasional

Oleh: Lilis Rabbani

Pemerintah menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan strategis terus digulirkan untuk memastikan jutaan pelaku usaha kecil dapat bertahan, tumbuh, dan naik kelas, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa program pembangunan tiga juta rumah yang saat ini dijalankan pemerintah bukan sekadar menghadirkan hunian layak, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi baru. Menurutnya, rantai nilai usaha yang muncul dari proyek tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang menengah, penyedia material yang sebagian besar berasal dari UMKM, hingga pedagang kecil yang menghidupkan kawasan sekitar perumahan. Ia menyebut terdapat lebih dari seratus ribu UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan penyediaan bahan bangunan yang siap terlibat langsung.

 

Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun dengan bunga rendah berkat subsidi dari negara. Skema ini memberi kesempatan bagi pengusaha kecil di sektor perumahan untuk mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau. Maman menilai, keberhasilan program akan memberikan manfaat ganda: membantu masyarakat memperoleh rumah, sekaligus memperluas peluang bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

 

Komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menyoroti peran vital sektor ini dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19 melanda. Menurutnya, UMKM terbukti mampu menopang ekonomi daerah ketika banyak sektor lain mengalami kontraksi. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif berkat kekuatan UMKM, sementara di banyak daerah lain kondisi ekonomi justru terpuruk.

 

Tito menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pemberdayaan UMKM harus dijadikan prioritas. Ia mengingatkan bahwa banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat, sehingga perlu mendorong sumber pendapatan asli daerah melalui penguatan UMKM.

 

Tito juga menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan, karena hanya dengan cara itu daerah bisa membaca peluang, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan menghidupkan swasta lokal. Menurutnya, daerah yang maju adalah daerah di mana UMKM dan dunia usaha tumbuh secara dinamis.

 

Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM juga datang dari lembaga keuangan. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan komitmennya dengan menyelenggarakan program KriyativePreneur 2025 di Yogyakarta. Program ini berfokus pada sektor kriya yang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi daerah, tetapi juga menjaga warisan budaya bangsa.

 

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, Krisna Johan, menjelaskan bahwa melalui pelatihan intensif, pendampingan, hingga strategi pengembangan pasar, pihaknya ingin mencetak wirausaha kriya yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

 

Krisna optimistis bahwa pendampingan yang tepat akan membantu UMKM kriya naik kelas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menyediakan peta jalan dan jejaring strategis agar UMKM dapat bertahan sekaligus berkembang.

 

Upaya berlapis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan tersebut memperlihatkan sinergi yang semakin kuat dalam memberdayakan UMKM. Dengan dukungan kebijakan, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas, UMKM diharapkan semakin siap menghadapi tantangan global. Pemberdayaan UMKM kini bukan hanya agenda sektoral, melainkan bagian integral dari pembangunan nasional yang menentukan arah kemandirian ekonomi bangsa.

 

Komitmen pemberdayaan UMKM juga terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk lokal di berbagai sektor strategis. Instruksi Presiden tentang percepatan belanja produk dalam negeri terus diperkuat agar UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

 

Dengan begitu, produk lokal tidak hanya menjadi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan logistik, maupun kebutuhan konsumsi masyarakat luas. Langkah ini tidak hanya memperbesar pangsa pasar bagi UMKM, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri.

 

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor juga menjadi strategi penting. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menghadirkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan UMKM. Melalui dukungan akademisi, pelaku usaha kecil dapat mengakses teknologi tepat guna, desain produk kreatif, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, sekaligus membantu UMKM menembus pasar internasional dengan standar yang lebih tinggi.

 

Tidak kalah penting, program pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam sektor UMKM juga menjadi prioritas. Keduanya dipandang sebagai motor baru dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Perempuan yang terlibat aktif dalam UMKM terbukti mampu menopang perekonomian keluarga, sementara pemuda diharapkan membawa semangat inovasi dan keberanian berwirausaha. Dukungan khusus, seperti akses pelatihan, mentoring, hingga pembiayaan berbasis kelompok, terus dikembangkan untuk mendorong kontribusi dua segmen penting ini.

 

Dengan berbagai upaya tersebut, arah pembangunan nasional semakin jelas: UMKM ditempatkan sebagai ujung tombak perekonomian yang inklusif. Pemerintah bersama dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas masyarakat berkomitmen menghadirkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi UMKM.

 

Sinergi semua pihak ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata hingga ke tingkat daerah. Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga jalan menuju kemandirian bangsa.

 

)* Pemerhati Dunia Ekonomi