• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pembentukan DOB Percepat Pemerataan Pembangunan dan Atasi Ketimpangan Ekonomi di Papua

Pembentukan DOB Percepat Pemerataan Pembangunan dan Atasi Ketimpangan Ekonomi di Papua

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 22 February 2024

Pembentukan DOB Percepat Pemerataan Pembangunan dan Atasi Ketimpangan Ekonomi di Papua

Oleh: Yakob Murib

Papua yang merupakan wilayah paling Timur Indonesia menyimpan banyak potensi dan harus dikembangkan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah fokus untuk mengembangkan Papua dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Namun demikian, terdapat tantangan yang cukup kompleks yang harus dihadapi, salah satunya ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi di Papua tercermin dari disparitas antara kota dan desa, serta antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang besar, banyak masyarakat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih masih sulit dijangkau di banyak wilayah pedalaman Papua. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga masih terbatas.

Maka dari itu, salah satu aspek penting dalam pembangunan Papua adalah pengembangan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya telah dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Papua. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah provinsi ini.

Selain infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang terjadi.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. DOB adalah upaya untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya DOB, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan di Papua.

Ketua ICMI Wilayah Papua Selatan, Dr. H. Mansur, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan, menjelaskan bahwa diperlukan strategi yang dapat mendukung langkah-langkah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara efektif dan nyata. Dalam mencapai tujuan ini, semua pihak terkait, termasuk LSM, lembaga kemasyarakatan, dan keagamaan, perlu memberikan masukan dan berpartisipasi aktif.

Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting mengingat perubahan regulasi, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Nomor 2 tahun 2021. UU tersebut menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya menjadi obyek atau alat, tetapi juga subjek yang dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Provinsi Papua Selatan memiliki potensi untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Di sisi lain, konsep pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pembangunan penting dilakukan. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan ini tidak hanya terbatas pada tingkat kampung atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga harus memperhatikan hak ulayat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti laut, hutan, dan lahan.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak ulayat setempat harus menjadi prioritas, tanpa mengabaikan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. UU Otsus memberikan landasan hukum yang kuat untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra ekonomi strategis, dengan memperkuat kearifan lokal sebagai landasan pembangunan bersama.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan lokal, diharapkan Papua Selatan dapat menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

Seluruh upaya pembangunan ini dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati keberagaman budaya dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal menjadi landasan utama dalam proses pembangunan di Papua.

Sementara itu, dalam sebuah panggilan untuk bersatu dalam upaya memajukan wilayahnya, Tokoh Masyarakat Jayawijaya, Yusen Tabuni, memimpin ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua, khususunya Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pernyataannya, Tabuni menekankan pentingnya kolaborasi dalam mempercepat pembangunan yang akan membawa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan yang merata bagi semua warga.

Tabuni menambahkan bahwa demi kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan semua, khususnya masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat mendukung program pembangunan.

Tabuni menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan pemerintah Pusat yang telah memekarkan Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, partisipasi dalam mempercepat pembangunan di segala bidang adalah kewajiban yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

Senada dengan Tabuni, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua secara adil dan merata. Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengatasi berbagai masalah yang ada.

Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, upaya yang dilakukan dalam pembangunan Papua menunjukkan komitmen untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di provinsi ini. Dengan terus menggerakkan roda pembangunan, diharapkan Papua dapat bertransformasi menjadi daerah yang aman, makmur, dan berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang.

*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Surabaya asal Papua

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.