Pembangunan Papua Sudah Berbasis Ekologi, Narasi Film “Pesta Babi”Provokatif
Nabire – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di Papua tetap dijalankan dengan prinsip keberlanjutan serta menjaga keseimbangan ekologi.
Komitmen tersebut tercermin dalam agenda Sosialisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Sub Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire.
Kegiatan ini dihadiri Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Ruandha Agung Sugardiman, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati, perwakilan Kementerian Kehutanan, Kepala Balai Besar KSDAE Papua Johnny Santoso, jajaran Forkopimda, akademisi, tokoh adat, serta pelaku usaha sektor kehutanan di Papua Tengah.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi daerah untuk mendukung komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Menurut Herman, arah pembangunan di Papua Tengah tetap menempatkan kelestarian lingkungan sebagai landasan utama kebijakan.
“Prinsip utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan,” kata Herman.
Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Pada 2025, Papua Tengah telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 200 hektare.
Program tersebut akan terus diperluas melalui pemulihan kawasan pesisir, pengawasan penggunaan kawasan hutan agar tetap sesuai fungsinya, serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai garda terdepan.
Herman menekankan bahwa keberhasilan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, hingga masyarakat luas.
“Melalui momen penting ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat untuk mencapai target nasional Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menyebut luas kawasan hutan di wilayah tersebut mencapai sekitar 6,7 juta hektare.
“Kemudian dari 6,7 juta itu 70 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi seperti cagar alam dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menambahkan bahwa sosialisasi ini juga bertujuan menyusun rencana operasional sub nasional agar kebijakan pembangunan tetap selaras dengan perlindungan hutan.
“Artinya, semua perencanaan pemerintah daerah disinkronkan sehingga tidak terjadi deforestasi yang berlebihan,” katanya.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan pembangunan di Papua tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk Wapada dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang menggambarkan pembangunan di Papua secara tidak utuh, termasuk yang berkembang melalui film “Pesta Babi”. #
