• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembangunan Infrastruktur buat Ekonomi Indonesia Lebih Kuat

Pembangunan Infrastruktur buat Ekonomi Indonesia Lebih Kuat

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 23 October 2022

Pembangunan Infrastruktur buat Ekonomi Indonesia Lebih Kuat

Oleh : Astrid Widia

Infrastruktur yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi sangat banyak. Mulai dari jalan tol, jembatan, sampai bendungan.

Pembangunan infrastruktur akan membuat perekonomian lebih kuat, karena memperlancar mobilitas dan transportasi, yang berpengaruh besar terhadap ekonomi.

Presiden Jokowi identik dengan pembangunan infrastruktur, dan memang saat beliau menjabat), ada kemajuan yang pesat di bidang tersebut. Beragam proyek investasi dicanangkan dan diselesaikan, seperti Jalan Trans Papua, jalan tol Trans-Jawa, dll. Beliau ingin agar Indonesia terhubung melalui infrastruktur, sehingga akan makin maju.

Pengamat ekonomi Defiyan Cori menyatakan bahwa banyak pencapaian yang diraih oleh Presiden Jokowi, terutama dalam hal infrastruktur. Jika banyak infrastruktur di Indonesia maka akan berpengaruh besar terhadap perekonomian negeri ini.

Dari sisi konektivitas, masyarakat didukung dengan infrastruktur yang mumpuni. Ruang gerak masyarakat akan lebih leluasa dan biaya lebih murah.

Pengaruhnya baik bagi bidang ekonomi karena masyarakat dapat berkendara dengan cepat dan akhirnya memiliki kinerja yang lebih tinggi serta semangat kerja. Beda dengan dulu, saat jalanan masih biasa saja dan macet, maka akan menimbulkan stres dan berpengaruh buruk pada perekonomian.

Kuatnya infrastruktur di Indonesia juga berpengaruh positif pada sektor pertanian sehingga membuat ketahanan pangan lebih kuat. Dalam artian, jika infrastruktur bagus maka pengiriman bahan pangan lebih cepat, dan sektor pertanian makin kuat karena bisnis di bidang agraria menjadi lancar.

Saat pengiriman bahan pangan lancar maka petani modern akan senang karena ia bisa memperoleh keuntungan lebih cepat, juga terhindar dari resiko sayuran dan buah-buahan yang busuk di jalan, saat terjebak kemacetan atau terhalang jalan yang tidak layak. Sektor agraria akan lebih kuat dan memang harus didukung karena Indonesia pada dasarnya adalah negara agraris.
Pengiriman bahan pangan memang harus dipercepat, apalagi di daerah Indonesia tengah dan timur, yang berada di wilayah terluar dan perbatasan. Jika ada kelancaran pengiriman barang melalui infrastruktur berupa tol laut, maka peredarannya makin lancar. Harganya akan normal dan tidak terjadi lonjakan, karena kelangkaan barang-barang kebutuhan rakyat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya jalan dan jembatan. Namun juga infrastruktur di bidang komunikasi dan teknologi. Penyebabnya karena harus ada pemerataan infrastruktur di bidang tersebut, agar memperlancar komunikasi diseluruh Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyatakan bahwa ia mendapat amanah dari Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur teknologi informasi, beserta regulasinya. Pembangunannya harus merata ke seluruh Indonesia. Hilirisasi infrastruktur harus lancar dan bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Infrastruktur komunikasi di Indonesia harus merata, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu infrastruktur tower terus dibangun agar bisa memancarkan dan memperkuat sinyal. Saat ini adalah era teknologi informasi sehingga sinyal HP dan internet harus sudah masuk, dari desa ke kota.
Pemerataan infrastruktur komunikasi harus dilakukan karena sinyal 4G baru mencapai 79% di seluruh Indonesia. Sisa 21%-nya harus dikebut agar masyarakat di daerah tersebut bisa menikmati teknologi internet. Bisa dibayangkan ketika masa pandemi dan lembaga pendidikan meminta school from home, tapi tidak bisa melakukan sesi pengajaran via Zoom karena tidak ada sinyal 4G.
Oleh karena itu pemerataan infrastruktur di bidang komunikasi harus dilakukan. Selain untuk memperlancar proses belajar mengajar, juga bisa memperlancar bisnis masyarakat, karena banyak yang membuka online shop.
Jangan sampai rakyat Indonesia di bagian timur hanya bisa gigit jari karena tidak punya akses internet karena tidak ada sinyal 4G. Pemerintah terus ngebut agar sinyal 4G merata sampai ke pelosok, dan dilanjutkan dengan sinyal 5G yang lebih canggih.
Menteri Johnny, pembangunan infrastruktur komunikasi harus didukung oleh ketersediaan talenta digital nasional. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bekerja sama dengan Kementerian lain. Misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Jika ada talenta digital nasional maka mereka akan membantu pemerintah untuk mengajari masyarakat, bahwa internet itu banyak gunanya. Ketersediaan sinyal 4G dan akses internet tak hanya bisa untuk menonton video. Namun juga bisa untuk memasarkan barang jualan di media sosial, membuat channel Youtube dan mendulang dollar dari Adsense, dll.
Masyarakat akan mengetahui bahwa berita-berita di internet harus disimak, apakah itu benar atau Cuma hoaks. Talenta digital nasional akan mengajarkan literasi digital. Tujuannya agar masyarakat memahami perbedaan antara berita asli dengan yang abal-abal, atau mana yang propaganda.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia dilakukan secara merata, dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah misi besar Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dan mempersatukan rakyat melalui infrastruktur. Selain infrastruktur berupa jalan dan jembatan, juga ada infrastruktur komunikasi yang membuat masyarakat melek internet dan paham literasi digital.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.