• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembangunan IKN Tingkatkan Daya Saing dengan Negara Lain

Pembangunan IKN Tingkatkan Daya Saing dengan Negara Lain

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 23 March 2023

Pembangunan IKN Tingkatkan Daya Saing dengan Negara Lain

Oleh : Putri Dewi Nathania

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mampu untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) masyarakat Tanah Air dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan juga terjadinya perubahan pola piir, sehingga bukan hanya pembangunan secara fisik saja yang dilakukan.

IKN merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesiasentris. Melalui pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru. Menurut Presiden, sebagai negara besar Indonesia harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa.

Apabila memang Indonesia tidak segera melakukan pembenahan dan transformasi mulai dari sekarang, maka cita-cota untuk bisa menjadi negara maju pun akan menjadi lebih sulit terwujud.

Presiden juga menjelaskan, IKN adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para investor untuk turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa memang Indonesia sangat perlu agar bisa terdapat keadilam ekonomi. Pasalnya di Tanah Air terdapat 17 ribu pulau, dan bukan hanya 1 (satu) pulau saja. Maka dari itu, harus terjadi kesetaraan pembangunan, pemerataan pembangunan, yang mana seluruhnya berupaya diwujudkan dengan hadirnya IKN Nusantara.
Untuk bisa mewujudkan kemajuan dan juga pemerataan pembangunan tersebut, menurut Sri Mulyani tentu tidak akan bisa jika dilakukan hanya dengan upaya dari Pemerintah saja, melainkan diperlukan upaya dari semua pihak termasuk juga para investor yang melakukan penanaman modal.
Proyek pembangunan IKN Nusantara ditarget selesai 15 tahun. Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan masyarakat Melayu Banjar terhadap pembangunan IKN Nusantara. Presiden Jokowi pun berharap masyarakat Melayu-Banjar dapat terus berperan aktif dalam pembangunan IKN tersebut. Presiden Jokowi mengajak semua pihak bekerja dan berdoa untuk mewujudkan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Sebenarnya, pembangunan IKN Nusantara bukan hanya sekedar mampu untuk mewujudkan pemerataan saja, namun menurut Presiden Jokowi, justru dengan hadirnya IKN Nusantara maka akan menjadi pintu gerbang pembangunan di Pulau Kalimantan pula.
Jokowi juga menjelaskan bahwa adanya pembangunan IKN Nusantara bukan hanya diwujudkan oleh Pemerintah dalam bentuk pemindahan bangunan fisik saja dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung baru semata. Namun justru, adanya proyek pembangunan IKN bertujuan untuk bisa menumbuhkan cara kerja dan pola pikir baru dalam melayani masyarakat serta mampu bersaing dengan sumber daya manusia (SDM) dari negara lain.
Pada kesempatan lain, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa ke depannya, ekonomi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur akan berbasis value creation dan akan menjadi bagian dari superhub IKN.
Ditambahkannya, terdapat beberapa strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui pemindahan IKN. Pertama, mengenai sumber daya manusia (SDM) bisa meningkatkan daya saing mereka. Kedua, mengenai sektor ekonomi, Ketiga, adanya ekonomi hijau, Keempat ekonomi digital, Kelima integrasi ekonomi domestik dan Keenam pemindahan IKN sendiri.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim H Isran Noor mengatakan dalam pemulihan ekonomi dan sosial di Kaltim harus dapat memanfaatkan secara cerdas rencana pemindahan IKN baru ke Kaltim. UU IKN telah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas sejak 2022. Dan Presiden Joko Widodo menginginkan agar rancangan UU IKN dapat segera dibahas oleh DPR-RI.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro mengatakan hasil telaahan Mendagri, RPJMD Kaltim harus melakukan perubahan-perubahan. Harus dilakukan dinamika-dinamika sesuai perkembangan lingkungan strategis yang juga berubah.
Dengan adanya kesesuaian atas dinamika yang terjadi, maka juga menandakan bahwa memang perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan strategis serta kondisi-kondisi lainnya.
Tentunya pembangunan dan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, bukan hanya sebagai sekedar pemindahan atau pembangunan secara fisik saja, melainkan justru hal tersebut mampu untuk meningkatkan adanya daya saing SDM dengan negara lain, lantaran juga diimbangi dengan adanya perubahan pola pikir baru.

)* Penulis adalah kontirbutor pada Lembaga Media Perkasa

RUU Perampasan Aset Dipercepat, Pemberantasan Korupsi Jadi Sasaran Utama

September 2, 2026

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

September 1, 2026

RUU Perampasan Aset Dipercepat, Pemberantasan Korupsi Jadi Sasaran Utama

By Kata IndonesiaSeptember 2, 20260

RUU Perampasan Aset Dipercepat, Pemberantasan Korupsi Jadi Sasaran Utama Jakarta — Langkah maju dalam agenda…

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset…

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.